Warta

Hasyim : Penanganan Bencana Harus Dilakukan Secara Bersama-sama

Senin, 5 September 2005 | 11:01 WIB

Jakarta, NU Online
Penanganan berbagai bencana yang seringkali melanda Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat mulai dari pemimpin negara, para ahli, ulama sampai dengan masyarakat biasa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dalam pembukaan Workshop Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan Kesehatan NU (LPKNU) bekerjasama dengan Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi serta Australia Indonesia Partnership for Reconstruction & Development (AIPRD) di Bogor 5-6 September.

<>

Dikatakan oleh Hasyim bahwa saat ini tak ada yang bisa menjamin apakah masyarakat bisa selamat atau tidak karena bencana selalu datang sewaktu-waktu secara beruntun. “Keselamatan kita adalah pada saat kita menyelamatkan teman kita yang tak selamat,” tandasnya mengutip sebuah ajaran Islam.

Menurutnya workshop ini sangat penting untuk mempersiapkan pesantren dalam manajemen bencana disamping dasar-dasar teologis yang sudah mereka miliki. Kemampuan-kemampuan inilah yang akan membuat penanganan bencana secara komprehensif akan berhasil dengan baik.

“Berapapun dana yang diberikan, tak akan cukup untuk mengatasi bencana, tetapi keterlibatan masyarakat akan menjadi netralisator yang paling utama yang akan memberikan pertolongan psikis, fisik sekaligus sosial,” paparnya.

Saat ini menurutnya, Indonesia tengah mengalami tiga macam bencana yang meliputi bencana kultural, bencana alam dan bencana sosial. Saat ini Indonesia tengah mengalami krisis hukum, krisis sosial, krisis persatuan sampai dengan krisis kepemimpinan.

“Keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam mengatasi masalah tersebut sangat penting agar Indonesia bisa keluar dari berbagai krisis tersebut,” tegasnya.

Sebanyak 61 peserta yang melibatkan pesantren dan PWNU dari 18 daerah rawan bencana terlibat dalam workshop. Beberapa pengurus Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), LPKNU, Bakornas dan Satkorlak juga mengikuti acara ini.

Beberapa studi kasus yang akan dibahas meliputi tsunami di Aceh, banjir di Jakarta, kebakaran hutan di Kalimantan Barat sampai dengan gunung berapi di Jawa Tengah.(mkf)


Terkait