Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH.Ir Sholahudin Wahid (Gus Sholah) menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon bupati atau wali kota yang mengunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada yang akan dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia.
“Saya harap, jangan sampai masyarakat memilih calon yang memberi uang. Sikap politik itu harus muncul dari hati nurani yang paling dalam. Pilkada itu kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik,” kata Gus Sholah kepada NU Online dan Duta Masyarakat di Jakarta, Senin (13/6).
<>Menurut Gus Sholah, politik uang atau money politic tidak harus berupa pemberian uang, tetapi bisa berupa segala bentuk pemberian yang dapat mengubah sikap politik seseorang.”money politic tidak hanya berupa pemberian uang. Pemberian barang seperti beras, atau barang lain bisa juga disebut money politic,” ungkapnya.
Dikatakan Gus Sholah, Politik uang memang rawan terjadi dalam Pilkada, sebagaimana hal tersebut terjadi pada saat pemilu legeslatif dan pemilu presiden tahun lalu. Karena itu, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan agar tidak salah pilih. “ya, seperti pada pemilu tahun lalu, money politic rawan terjadi dalam pilkada. Di sinilah, saya berharap masyarakat tidak memilih yang memberi uang,” tegasnya.
Meski rawan terjadi money politic, Gus Sholah tidak yakin masyarakat akan memilih calon yang melakukan mempunyai modal uang besar, karena kondisi masyarakat saat ini sudah mulai cerdas. Hal itu, setidaknya dapat dilihat dari pemilu presiden lalu, yang mana terdapat capres yang mempunayai modal uang besar, tatapi tidak terpilih sebagai presiden. “Tapi, saya tidak yakin calon yang punya uang banyak akan menang. Pada pemilu lalu juga kayak gitu. Calon yang populer saya kira yang akan menang,” paparnya.
Menanggapi soal rawanya terjadi konflik, Gus Sholah memandang hal itu sebagai proses demokrasi yang saat sedang berkembang saat ini, dimana masyarakat masih belum dapat memandang perbedaan politik sebagai hal yang biasa.
Adik kandung Gus Dur ini berharap, perbedaan tidak membuat masyarakat larut dalam dalam perpecahan dan konflik yang berkepanjangan, karena perbedaan politik sebenarnya adalah hal yang biasa. “tentu saya berharap tidak terjadi konflik di masyarakat. Pilkada merupakan proses politik yang haris dijalani,” Jelasnya.
Apakah pelaksanaan Pilkada tidak sangat terburu-buru? Menurut putra kiai Wahid ini, tuntutan agar Pilkada diundur sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, semua atuaran soal Pilkada sudah diatur dalam undang-undang. “saya kira Pilkada tidak usah diundur. Semua kan sudah diatur dalam undang-undang,” kata Gus Sholah (amh/cih)
