Jakarta, NU Online
Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur menyatakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB, keputusan pengambilan kebijakan ada ditangan dewan syuro sedangkan ketua umum hanya pelaksana saja.
Pernyataan ini terkait dengan sikap Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) yang saat ini hanya mengakui kepengurusan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar sesuai dengan hasil muktamar di Semarang.<>
Gus Dur mengaku bahwa urusan ini adalah urusan kecil dan yakin kemenangan ada di fihaknya. Saat ini sudah disiapkan sejumlah pengacara serta tindakan lain untuk meneguhkan eksistensi PKB.
“Berdasarkan aturan hukum yang berlaku kita pasti menang, kalau tidak, Andi Matalatta ikut-ikutan politik. Ini kan soal hukum. Tapi seandainya ya, saya tidak heran, di negeri ini, segala macem soal bisa dipolitisir,” katanya di Gd. PBNU, Selasa (15/4).
Mantan Presiden RI ini meminta agar pemerintah tidak main-main dalam urusan ini atau melakukan kecurangan sehingga PKB yang dipimpinnya tak bisa ikut pemilu tahun 2009 mendatang.
“Saya ingatkan, jangan sampai timbul revolusi sosial. Akibatnya tidak bisa kita perhitungkan sekarang, makanya kita harus –hati-hati,” tandasnya.
Pemecatan Yenny Tak Sah
Akibat konflik yang melanda partai yang dilahirkan oleh NU ini, kedua belah fihak saling pecat-memecat. Terkait dengan pemecatan Yenny Wahid dari posisinya sebagai sekretaris jenderal PKB, Gus Dur menyatakan hal ini tidak sah.
“Pemecatan hanya oleh DPP dan ini adalah mejelis syuro, bukannya 1 orang, kalau Muhaimin tak ngerti ini kebangetan,” katanya. (mkf)
Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur menyatakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB, keputusan pengambilan kebijakan ada ditangan dewan syuro sedangkan ketua umum hanya pelaksana saja.
Pernyataan ini terkait dengan sikap Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) yang saat ini hanya mengakui kepengurusan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar sesuai dengan hasil muktamar di Semarang.<>
Gus Dur mengaku bahwa urusan ini adalah urusan kecil dan yakin kemenangan ada di fihaknya. Saat ini sudah disiapkan sejumlah pengacara serta tindakan lain untuk meneguhkan eksistensi PKB.
“Berdasarkan aturan hukum yang berlaku kita pasti menang, kalau tidak, Andi Matalatta ikut-ikutan politik. Ini kan soal hukum. Tapi seandainya ya, saya tidak heran, di negeri ini, segala macem soal bisa dipolitisir,” katanya di Gd. PBNU, Selasa (15/4).
Mantan Presiden RI ini meminta agar pemerintah tidak main-main dalam urusan ini atau melakukan kecurangan sehingga PKB yang dipimpinnya tak bisa ikut pemilu tahun 2009 mendatang.
“Saya ingatkan, jangan sampai timbul revolusi sosial. Akibatnya tidak bisa kita perhitungkan sekarang, makanya kita harus –hati-hati,” tandasnya.
Pemecatan Yenny Tak Sah
Akibat konflik yang melanda partai yang dilahirkan oleh NU ini, kedua belah fihak saling pecat-memecat. Terkait dengan pemecatan Yenny Wahid dari posisinya sebagai sekretaris jenderal PKB, Gus Dur menyatakan hal ini tidak sah.
“Pemecatan hanya oleh DPP dan ini adalah mejelis syuro, bukannya 1 orang, kalau Muhaimin tak ngerti ini kebangetan,” katanya. (mkf)
