Warta

Guru Diniyah Tuntut Mundur Menag jika Tak Ada Perbaikan Nasib

Rabu, 22 Agustus 2007 | 04:49 WIB

Jakarta, NU Online
Para guru yang tergabung dalam wadah Pengurus Pusat Persatuan Guru Diniyah Indonesia (PP PGDI) menuntut Menteri Agama (Menag) agar segera mundur dari jabatannya karena dituduh telah menelantarkan nasib mereka dengan cara berlaku diskriminatif.

"Kami menuntut Menag, M. Maftuh Basyuni, mundur dari jabatannya atau lepaskan madrasah diniyah dari Depag," kata para guru yang berunjuk rasa di pintu gerbang kantor Depag, Jakarta, Rabu.

>Menurut Ketua Umum PP PGDI, Syahril, unjuk rasa yang dilakukannya ini sangat terpaksa. Pasalnya, permintaan berdialog dengan Menag untuk membicarakan nasib guru diniyah kerap menemui jalan buntu. Surat permohonan untuk berdialog dengan menteri tak pernah ditanggapi.

"Komunikasi buntu. Pintu Depag memang terbuka 24 jam, tetapi pejabat yang ingin dijumpai kerap tak ada di tempat," katanya, dengan nada emosional.

Setelah berorasi, Ketua PP PGDI dan beberapa orang wakilnya diterima Kepala Biro Kepegawaian, Sukanto, Kabid Humas Afrizal, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa Ditjen Pendidikan Islam, Rohali Abdul Fatah.

Pertemuan sedikit panas. Pasalnya, penyampaian pesan dari para guru ditanggapi satu persatu. Pejabat yang mewakili Depag seolah berebut bicara dengan perwakilan guru diniyah. Akibatnya, apa yang disampaikan mendapat jawaban beragam.

"Kami tak puas dengan pertemuan ini. Mohon, para pejabat yang ada di sini dapat menyampaikan pesan kami untuk bertemu dengan pak menteri," kata Syahril lagi.

Puluhan tahun Depag melakukan diskriminasi terhadap guru diniyah.  Karena itu layak disebut menteri agama berbuat zolim karena mengabaikan eksistensi madrasah diniyah yang berada di bawag naungan Depag, keluh mereka.

Lembaga pendidikan lain yang berada di bawah Depag seperti Madrasah Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Aliyah mendapat bantuan melalui APBN, tetapi tidak untuk Diniyah.

Syahril menjelaskan, jumlah guru diniyah di Indonesia sekitar 300 ribu. Mereka tak mendapat gaji dan uang honor yang diterima dari murid jumlahnya sangat tak wajar. "Ada yang dapat bayaran Rp50 ribu/bulan," katanya.

Unjuk rasa yang dilakukan sekarang ini, esensinya, cuma minta agar menteri agama memperjuangkan hak guru diniyah berupa bantuan kesejahteraan dalam APBN tahun 2008. "Jelas, saya kecewa dengan penjelasan wakil Depag itu," katanya.

Madrasah diniyah eksistensinya sudah puluhan tahun di Indonesia, kenapa diabaikan. Sehingga, nasib gurunya makin memelaskan, katanya. "Tapi, kami datang bukan mengemis," katanya. (ant/mad)


Terkait