Jakarta, NU Online
Pasca kekalahan pasangan JK-Win dalam pilpres dan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jatim, para pengurus NU yang dianggap terlibat dalam dukungan politik tersebut kembali digugat telah melakukan politisasi NU. Jika dilakukan sebuah rekam jejak, fenomena gugatan setelah kekalahan memang selalu terjadi di lingkungan NU.
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi menilai gugatan politisasi akibat kekalahan politik tersebut tidak tulus karena hanya muncul saat terjadi saat mengalami kekalahan.<>
“Gugatan setelah kekalahan politik tidak tulus, karena saat menang, tak ada gugatan seperti itu, padahal jika ingin konsisten, juga harus tetap dilakukan,” katanya kepada NU Online, Rabu (15/7).
Berdasarkan catatan NU Online, salah satu kemenangan politik berkat dukungan dari tokoh NU adalah terpilihnya Ketua PWNU DKI Jakarta Fauzi Bowo menjadi gubernur di Jakarta.
Kalangan NU juga memberikan dukungan penuh karena calon gubernur ini dianggap mampu mempertahankan ajaran aswaja di ibukota yang tengah menghadapi tantangan serius. Saat itu tetapi tak ada tuduhan dan tuntutan pelanggaran aturan organisasi. Warga NU bahkan turut berbangga kadernya bisa menjadi pemimpin di ibukota. Fenomena yang sama juga terjadi dalam beberapa Pilkada di tingkat kabupaten kota.
Kekalahan yang dialami menurut Masdar memang menjadi peristiwa sosial yang dirasakan oleh semua fihak, sementara jika menang, kesalahan pelanggaran aturan organisasi bisa ditolerir.
Masdar sepakat sebagai jamiyyah diniyah Islamiyah, kegiatan NU harus difokuskan pada pemberdayaan ummat, bukan kegiatan politik karena secara tegas NU telah menyatakan diri kembali ke khittah 1926.
“Jika menyatakan diri sebagai jamiyyah diniyah tetapi perilakunya seperti partai politik, ini sudah kesalahan. Lalu saat dukungannya kalah, kesalahan yang dilakukan semakin parah,” terangnya.
Meskipun begitu, ia tak menampik adanya kegiatan politik dalam rangka pemberdayaan ummat, tetapi hal ini tetap sampingan, sedangkan fokusnya harus pendampingan kepada ummat secara terus menerus. (mkf)
Pasca kekalahan pasangan JK-Win dalam pilpres dan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jatim, para pengurus NU yang dianggap terlibat dalam dukungan politik tersebut kembali digugat telah melakukan politisasi NU. Jika dilakukan sebuah rekam jejak, fenomena gugatan setelah kekalahan memang selalu terjadi di lingkungan NU.
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi menilai gugatan politisasi akibat kekalahan politik tersebut tidak tulus karena hanya muncul saat terjadi saat mengalami kekalahan.<>
“Gugatan setelah kekalahan politik tidak tulus, karena saat menang, tak ada gugatan seperti itu, padahal jika ingin konsisten, juga harus tetap dilakukan,” katanya kepada NU Online, Rabu (15/7).
Berdasarkan catatan NU Online, salah satu kemenangan politik berkat dukungan dari tokoh NU adalah terpilihnya Ketua PWNU DKI Jakarta Fauzi Bowo menjadi gubernur di Jakarta.
Kalangan NU juga memberikan dukungan penuh karena calon gubernur ini dianggap mampu mempertahankan ajaran aswaja di ibukota yang tengah menghadapi tantangan serius. Saat itu tetapi tak ada tuduhan dan tuntutan pelanggaran aturan organisasi. Warga NU bahkan turut berbangga kadernya bisa menjadi pemimpin di ibukota. Fenomena yang sama juga terjadi dalam beberapa Pilkada di tingkat kabupaten kota.
Kekalahan yang dialami menurut Masdar memang menjadi peristiwa sosial yang dirasakan oleh semua fihak, sementara jika menang, kesalahan pelanggaran aturan organisasi bisa ditolerir.
Masdar sepakat sebagai jamiyyah diniyah Islamiyah, kegiatan NU harus difokuskan pada pemberdayaan ummat, bukan kegiatan politik karena secara tegas NU telah menyatakan diri kembali ke khittah 1926.
“Jika menyatakan diri sebagai jamiyyah diniyah tetapi perilakunya seperti partai politik, ini sudah kesalahan. Lalu saat dukungannya kalah, kesalahan yang dilakukan semakin parah,” terangnya.
Meskipun begitu, ia tak menampik adanya kegiatan politik dalam rangka pemberdayaan ummat, tetapi hal ini tetap sampingan, sedangkan fokusnya harus pendampingan kepada ummat secara terus menerus. (mkf)
