Pontianak, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor di seluruh Indonesia diminta untuk selalu mengkritisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di masing-masing wilayahnya namun tetap menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa.
"Saya minta agar GP Ansor ikut menjaga kondisi yang sudah baik saat ini dan menciptakan suasana pemilihan dari mulai pemilihan presiden (Juli 2004) sampai dengan pilkada di tempat masing-masing," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GP Ansor, Syaifullah Yusuf kepada wartawan di Pontianak, Sabtu.
<>Di Jakarta, Jumat pekan ini, Mendagri Moh Mar’ruf mengatakan selama tahun 2005 akan dilaksanakan 216 kali pilkada dengan dana dari APBN diprediksi-sementara mencapai Rp1,3 triliun.
Saat diminta pendapatan berkaitan dengan sikap GP Ansor dalam pelaksanaan pilkada langsung di sejumlah daerah di Indonesia, ia mengatakan, pengurus pusat GP Ansor tidak memberikan arahan khusus kepada DPW GP Ansor yang ada di daerah-daerah dalam menghadapi pelaksanaan pilkada langsung dalam waktu dekat. Tetapi mengharapkan agar para kader dan anggota GP Ansor menjadi bagian dari masyarakat setempat, dan tidak perlu memaksakan diri.
"Jangan sampai, ada anggota/pengurus GP Ansor yang memanipulai aspirasi rakyat, namun sebaiknya menjadi bagian dari rakyat setempat saja," katanya seusai membuka Konferensi Wilayah V GP Ansor Kalbar di Asrama Haji Pontianak, Jl Letjen Sutoyo.
Menurut Yusuf, peran GP Ansor dalam pelaksanaan pilkada di tempat amsing-masing, ada baiknya diarahkan kepada upaya mengkritisi penyelenggaraan pilkada langsung tsb jika menemukan suatu bentuk pelanggaran atau permasalahan yang mengecewakan masyarakat.
Sementara berkaitan dengan Konferwil V GP Ansor Kalbar, merupakan kegiatan pergantian pengurus yang telah berjalan selama lima tahun ini.
Ketua DPW GP Ansor Kalbar, SY Yusuf Alkadrie, menyatakan konferwil diikuti 9 pengurus cabang guna memilih kepengurusan baru untuk masa tugas 2005-2009. Beberapa kandidat ketua mewarnai proses pemilihan, yakni Sy. Yusuf Alkadrie (ketua periode 2000-2005), Suhut Usnata (pengurus periode 2000-2004), Paryadi (anggota DPRD Kota Pontianak), dan Mulyadi Tawik (anggota pengurus 2000-2005).(an/mkf)