Jakarta, NU Online
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) menolak interpelasi atau hak bertanya dalam kasus sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Interpelasi memang dapat dilakukan pada titik tertentu, namun menyangkut perbatasan Indonesia-Malaysia, sampai saat ini masih belum jelas.
Interpelasi justru akan membuka borok bangsa sendiri, karena proses hukum internasional yang cukup lama. Selain itu kemampuan armada maritim Indonesia dalam menjaga perbatasan, memang cukup lemah.<>
Demikian dinyatakan Sekretaris FPPP M. Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (31/8). ”Ketika insiden itu terjadi karena kelemahan armada maritim kita sendiri yang selama ini anggaranya memang kurang. Justru itu yang saya katakan akan membuka borok sendiri," ungkap Romy.
Namun sebagai bentuk pengawan dari Dewan, kata Romy, Fraksi PPP menghargai sikap dan pandangan dari fraksi lainnya yang menginginkan penggunaan interpelasi tersebut. "Tapi dari fraksi kami menilai, interpelasi soal ini belum perlu,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah sendiri saat ini masih terus berusaha untuk bersikap tegas dengan Malaysia terkait berbagai soal yang muncul saat ini termasuk dalam insiden pelanggaran batas wilayah dan kasus pencurian ikan oleh nelayan Malaysia tersebut. (ful)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) menolak interpelasi atau hak bertanya dalam kasus sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Interpelasi memang dapat dilakukan pada titik tertentu, namun menyangkut perbatasan Indonesia-Malaysia, sampai saat ini masih belum jelas.
Interpelasi justru akan membuka borok bangsa sendiri, karena proses hukum internasional yang cukup lama. Selain itu kemampuan armada maritim Indonesia dalam menjaga perbatasan, memang cukup lemah.<>
Demikian dinyatakan Sekretaris FPPP M. Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (31/8). ”Ketika insiden itu terjadi karena kelemahan armada maritim kita sendiri yang selama ini anggaranya memang kurang. Justru itu yang saya katakan akan membuka borok sendiri," ungkap Romy.
Namun sebagai bentuk pengawan dari Dewan, kata Romy, Fraksi PPP menghargai sikap dan pandangan dari fraksi lainnya yang menginginkan penggunaan interpelasi tersebut. "Tapi dari fraksi kami menilai, interpelasi soal ini belum perlu,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah sendiri saat ini masih terus berusaha untuk bersikap tegas dengan Malaysia terkait berbagai soal yang muncul saat ini termasuk dalam insiden pelanggaran batas wilayah dan kasus pencurian ikan oleh nelayan Malaysia tersebut. (ful)
