Brebes, NU Online
Maraknya dukungan penganugerahan Pahlawan untuk KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jangan sampai dipolisir. Pasalnya banyak pihak yang melontarkan gagasan tersebut hanya sebagai umpan.
“Ketika Gus Dur memiliki kekuatan yang besar, hanya dipinjam namanya yang kemudian untuk membesarkan diri atau organisasinya,” kata Wakil Ketua PC NU Brebes H Asmuni di kantornya, Jumat (15/1).<>
Dia menyayangkan ketika banyak pihak hanya memanfaatkan 'tangan' Gus Dur untuk meraih kepentingannya. Meskipun lumrah, tapi itu tidak etis. “Sikap patronase sering dilakukan oleh banyak pihak. Ketika sudah menghadap Illahi, kita perlu tahu diri,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI Zainut Tauhid Saadi dalam Safari di Brebes mendampingi Menteri Agama . Ia mengimbau agar semua pihak yang mengusulkan pahlawan nasional untuk Gus Dur agar tulus tanpa tendensi apapun.
Dikatakannya, Fraksinya termasuk bagian dari kelompok yang mengusulkan itu. "Tapi jangan sampai desakan penobatan Gus Dur menjadi pahlawan nasional malah mengkerdilkan Gus Dur sendiri," katanya tanpa menyebutkan maksudnya.
Ditambahkannya, penobatan Gus Dur sepatutnya tidak dijadikan alat politik oleh siapapun, karena Gus Dur telah besar dengan sendirinya. Pemerintah RI sudah sepatutnya menghargai jasa-jasa besar yang telah ditoreh cucu pendiri NU itu terhadap bangsa. "Beliau adalah pahlawan demokrasi dan kerukunan (pluralisme)," ungkapnya.
Secara perundang-undangan, kelayakan penganugerahan gelar didasarkan pada kriteria tertentu. “Untuk Gus Duru saya memandang, ketokohannya sangat layak jadi Pahlawan nasional," ujar Zaiunut Tauhid,
Sejatinya, lanjut Zainut, Gus Dur tidak butuh gelar pahlawan nasional karena tanpa itupun ia akan tetap besar dengan ketokohannya. Meskipun tanpa gelar pahlawan nasional konstribusi Gus Dur tetap akan diakui bangsa negara bahkan dunia internasional. (was)
Maraknya dukungan penganugerahan Pahlawan untuk KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jangan sampai dipolisir. Pasalnya banyak pihak yang melontarkan gagasan tersebut hanya sebagai umpan.
“Ketika Gus Dur memiliki kekuatan yang besar, hanya dipinjam namanya yang kemudian untuk membesarkan diri atau organisasinya,” kata Wakil Ketua PC NU Brebes H Asmuni di kantornya, Jumat (15/1).<>
Dia menyayangkan ketika banyak pihak hanya memanfaatkan 'tangan' Gus Dur untuk meraih kepentingannya. Meskipun lumrah, tapi itu tidak etis. “Sikap patronase sering dilakukan oleh banyak pihak. Ketika sudah menghadap Illahi, kita perlu tahu diri,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI Zainut Tauhid Saadi dalam Safari di Brebes mendampingi Menteri Agama . Ia mengimbau agar semua pihak yang mengusulkan pahlawan nasional untuk Gus Dur agar tulus tanpa tendensi apapun.
Dikatakannya, Fraksinya termasuk bagian dari kelompok yang mengusulkan itu. "Tapi jangan sampai desakan penobatan Gus Dur menjadi pahlawan nasional malah mengkerdilkan Gus Dur sendiri," katanya tanpa menyebutkan maksudnya.
Ditambahkannya, penobatan Gus Dur sepatutnya tidak dijadikan alat politik oleh siapapun, karena Gus Dur telah besar dengan sendirinya. Pemerintah RI sudah sepatutnya menghargai jasa-jasa besar yang telah ditoreh cucu pendiri NU itu terhadap bangsa. "Beliau adalah pahlawan demokrasi dan kerukunan (pluralisme)," ungkapnya.
Secara perundang-undangan, kelayakan penganugerahan gelar didasarkan pada kriteria tertentu. “Untuk Gus Duru saya memandang, ketokohannya sangat layak jadi Pahlawan nasional," ujar Zaiunut Tauhid,
Sejatinya, lanjut Zainut, Gus Dur tidak butuh gelar pahlawan nasional karena tanpa itupun ia akan tetap besar dengan ketokohannya. Meskipun tanpa gelar pahlawan nasional konstribusi Gus Dur tetap akan diakui bangsa negara bahkan dunia internasional. (was)
