Jakarta, NU Online
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUD) Kementerian Pendidikan Nasional Hamid Muhammad mengajak kerjasama NU mengembangkan sejumlah sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke gedung PBNU, Rabu (23/2) sore yang diterima oleh sejumlah Ketua PBNU, pengurus Maarif NU, RMI, IPS Pagar Nusa dan IPPNU.<>
Hamid menjelaskan, kebijakan PAUD NU tahun 2011 adalah meningkatkan ketersediaan dan keterlanjutan layanan PAUD yang memenuhi standard minimal dan mendorong peningkatan mutu secara simultan.
Untuk bidang pelatihan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relefan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
Kebijakan tersebut diturunkan dalam sejumlah program seperti pemberian bantuan operasional peserta didik PAUD, TK pedesaan dan TK-SD satu atap, PAUD berbasis keluarga dan pendidikan keorangtuaan, PAUD percontohan dan lainnya.
Ketua PBNU Imam Aziz menjelaskan, PBNU akan mengkaji rencana kerjasama tersebut dan akan menyerahkan kepada lembaga-lembaga terkait yang nantinya dikoordinasikan oleh lembaga yang paling berkaitan.
“Kita usulkan membuat program percontohan yang nantinya bisa direplikasi di lokasi-lokasi lainnya,” katanya. (mkf)
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUD) Kementerian Pendidikan Nasional Hamid Muhammad mengajak kerjasama NU mengembangkan sejumlah sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke gedung PBNU, Rabu (23/2) sore yang diterima oleh sejumlah Ketua PBNU, pengurus Maarif NU, RMI, IPS Pagar Nusa dan IPPNU.<>
Hamid menjelaskan, kebijakan PAUD NU tahun 2011 adalah meningkatkan ketersediaan dan keterlanjutan layanan PAUD yang memenuhi standard minimal dan mendorong peningkatan mutu secara simultan.
Untuk bidang pelatihan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relefan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
Kebijakan tersebut diturunkan dalam sejumlah program seperti pemberian bantuan operasional peserta didik PAUD, TK pedesaan dan TK-SD satu atap, PAUD berbasis keluarga dan pendidikan keorangtuaan, PAUD percontohan dan lainnya.
Ketua PBNU Imam Aziz menjelaskan, PBNU akan mengkaji rencana kerjasama tersebut dan akan menyerahkan kepada lembaga-lembaga terkait yang nantinya dikoordinasikan oleh lembaga yang paling berkaitan.
“Kita usulkan membuat program percontohan yang nantinya bisa direplikasi di lokasi-lokasi lainnya,” katanya. (mkf)
