Jakarta, NU Online
Anggota FPKB DPR RI A. Malik Haramain menilai, selama ini kinerja birokrasi kita belum berjalan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kata Malik, Komisi II DPR perlu membentuk Tim Kerja untuk mengevaluasi demi peningkatan dan efektifitas kinerja birokrasi.
"Saya mengusulkan, tim ini nantinya bekerja untuk memantau dan menilai sektor-sektor mana saja pada birokrasi kita yang perlu diperbarui," kata Malik seperti dilansir situs fkb-dpr.or.id.<>
Dikatakan, reformasi birokrasi yang berjalan selama ini belum efektif dan efisien. Reformasi birokrasi idelnya harus berjalan lebih efektif dan efisien. Minimal jalur-jalur birokrasi yang bikin rumit bisa jadi mudah.
"Semangatnya efisien dan efektif. Bukan birokrasi yang rumit dan ’mbulet’. Lagi pula, bila bisa dipermudah, mengapa dipersulit?" kata Malik saat berada di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (26/10).
"Birokrasi hari ini mbulet, gemuk, dan panjang. Sistem birokrasi semacam ini membuka peluang korupsi sangat besar. Reformasi birokrasi perlu kembali digencarkan untuk memperpendek jalur-jalur prosedural birokratis dalam pelayanan publik," kata mantan ketua umum PB PMII ini. (nam)
Anggota FPKB DPR RI A. Malik Haramain menilai, selama ini kinerja birokrasi kita belum berjalan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kata Malik, Komisi II DPR perlu membentuk Tim Kerja untuk mengevaluasi demi peningkatan dan efektifitas kinerja birokrasi.
"Saya mengusulkan, tim ini nantinya bekerja untuk memantau dan menilai sektor-sektor mana saja pada birokrasi kita yang perlu diperbarui," kata Malik seperti dilansir situs fkb-dpr.or.id.<>
Dikatakan, reformasi birokrasi yang berjalan selama ini belum efektif dan efisien. Reformasi birokrasi idelnya harus berjalan lebih efektif dan efisien. Minimal jalur-jalur birokrasi yang bikin rumit bisa jadi mudah.
"Semangatnya efisien dan efektif. Bukan birokrasi yang rumit dan ’mbulet’. Lagi pula, bila bisa dipermudah, mengapa dipersulit?" kata Malik saat berada di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (26/10).
"Birokrasi hari ini mbulet, gemuk, dan panjang. Sistem birokrasi semacam ini membuka peluang korupsi sangat besar. Reformasi birokrasi perlu kembali digencarkan untuk memperpendek jalur-jalur prosedural birokratis dalam pelayanan publik," kata mantan ketua umum PB PMII ini. (nam)
