Lubuk Alung, NU Online
Derasnya arus informasi yang disajikan berbagai media massa, baik media cetak, elektronik maupun media online saat ini telah menggeser berbagai aspek kehidupan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih ironisnya, aspek-aspek kehidupan bernegara pun nyaris terabaikan dari pengamatan dan penghayatan masyarakat.
<>
Hal itu terungkap pada Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang diselenggarakan Pesantren Bustanul Yaqin Nagari Punggungkasiak, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu (24/3/2012).
Tampil sebagai narasumber Hj. Emma Yohana (Anggota DPD RI), Indra Jaya Piliang (The Indonesian Institute Jakarta/politisi), Wakil Bupati Padangpariaman diwakili Camat Lubuk Alung Azminur dan Kepala Kamenag Kabupaten Padangpariaman diwakili Faisal.
Menurut Indra Jaya Piliang, dulu masa kecil kita, setiap pagi disuguhi siaran 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dari RRI. Siaran pendalaman nilai-nilai Pancasila dan undang-undang yang disampaikan Pak Tejo. Setiap hari, kita juga mendengarkan berapa harga cabe di pasar Tanah Abang Jakarta dan seterusnya. Tapi kini, seiring dengan era reformasi, kita tak lagi disuguhi sajian tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mudah.
“Perdebatan bentuk dan dasar negara Indonesia apakah Negara Islam atau Negara Pancasila sudah berjalan cukup lama. Pemilu 1955 memilih anggota DPR dan Konstituante. Mereka diberikan kesempatan membahas dasar Negara, apakah Islam atau Pancasila. Perdebatannya tak membuahi keputusan final. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945,” kata Indra Jaya Piliang.
Sementara Hj. Emma Yohana menguraikan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Harus diakui, kata Emma, banyak pihak tidak memahami tugas dan fungsi DPD, meskipun sama-sama dipilih dengan anggota DPR RI. Dalam kenyataannya, yang banyak muncul di media massa atau jadi sorotan di media massa justru DPR saja. Sedangkan DPD seperti tak terdengar dari percaturan kebijakan publik di Indonesia.
“Memang di kalangan Anggota DPD sendiri muncul tandatanya. Kenapa kegiatan DPD tak banyak dipublikasikan media? Sehingga terkesan DPD tak bekerja. Padahal cukup banyak keputusan dan kegiatan DPD yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Emma Yohana dihadapan 150 peserta dari pimpinan pesantren, guru mengaji/TPA, organisasi kemasyarakatan, OKP dan mahasiswa di Kabupaten Padangpariaman.
Emma mengakui, ada ungkapan dari pihak tertentu, DPR RI itu banyak jadi sorotan karena seksi. Sedangkan DPD kurang seksi sehingga tak perlu jadi perhatian banyak pihak. Selain itu, DPD juga tak banyak konfliknya ketimbang DPR RI. Sekalipun DPD memiliki banyak tugas pula, toh kurang menarik perhatian media untuk diliput.
Pimpinan Pesantren Bustanul Yaqin Rahmat Tuanku Sulaiman menyebutkan, sebagai mantan Ketua PC Nahdlatul Ulama, tetap komit dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Makin maraknya terjadi anarkis, kekerasan yang mengatasnamakan agama, organisasi anti Pancasila, merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan sosialisasi nilai-nilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dan kegiatan positif lainnya. Jangan sampai ada pemikiran yang tumbuh di tengah masyarakat, terutama dikalangan generasi muda, apa perlunya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan itu muncul karena memang tidak adanya sosialisasi dari 4 pilar tersebut, kata Rahmat menambahkan.
Redaktur : Mukafi Niam
Kontributor: Bagindo Armaidi Tanjung
