Jakarta, NU.Online
Tiga negara koalisi yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol yang sebelumnya gencar mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengesahkan aksi militer di Irak, kali ini mereka kembali mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Kali ini, draf tersebut memuat desakan pencabutan embargo ekonomi terhadap Irak yang telah berlangsung selama 12 tahun, Jumat (9/5). Namun, di balik niat baik tersebut diduga tersimpan niat ketiga negara tersebut untuk mengincar hasil minyak Irak.

Dalam draf resolusi termuat pernyataan yang menyebutkan, AS dan Inggris diserahi wewenang mengendalikan dan mengelola pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil bumi Negeri 1.001 malam  itu yaitu minyak. Kewenangan tersebut sedikitnya akan dipegang kedua negara maju itu selama satu tahun. Di sisi lain, para anggota DK PBB masih mempelajari draf tersebut.

Sementara di Baghdad, Spanyol menyusul Inggris mengoperasikan kembali kedutaan besarnya di sana. Menurut kuasa usaha Spanyol Eduardo de Quesada, sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru di Irak, kantornya akan melengkapi berbagai fasilitas di gedung kedubesnya. Dengan begitu, saat pemerintahan baru Irak terbentuk, pihaknya siap beroperasi secara utuh. Spanyol termasuk dalam gelombang pertama negara-negara asing yang segera menutup kantor perwakilannya sebelum perang pecah.(L6/Cih).