Padang, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat mengapresiasikan atas komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penegakkan hukum di berbagai bidang. Namun demikian  perlu ada langkah-langkah yang lebih profesional dari aparat penegakkan hukum, sehingga tidak terkesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum di Indonesia.<>

Demikian rekomendasi eksternal yang dihasilkan Komisi A Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumbar, Senin (15/1) di Asrama Haji Padang. Komisi A yang membahas pokok-pokok pikiran dan rekomendasi, dibacakan Ketuanya Zulbakti, (Ketua PC Ansor Kabupaten Solok).

Dikatakan, Ansor pun juga berharap kepada pemerintah dan DPR RI  untuk menata ulang  sistem dan eksistensi lembaga hukum yang dianggap masih tumpang tindih untuk menghindari terjadinya konflik antar lembaga sebagaimana yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam bentuk Undang-undang. 

“Ansor sebagai salah satu kekuatan civil society harus terus melibatkan diri  dan  merespon berbagai peristiwa kemanusiaan dan bencana alam yang sering terjadi  serta berbagai problem kebangsaan yang terjadi. Di sisi lain, Ansor juga harus lebih kritis  atas berbagai kebijakan  dan realitas  kebangsaan yang dianggap merugikan kehidupan  publik, apalagi bertentangan  dengan peraturan  yang ada,” kata Ketua PW GP Ansor Sumbar Drs. Rusli Intan Sati MM didampingi sekretarisnya Zulhardi Z Latif dan Bendahara Bagindo Armaidi Tanjung.

Namun haruslah dilakukan dengan arif dan santun  agar tidak melahirkan problem baru. Oleh karena itu, seluruh warga  Ansor  di semua tingkatan diharapkan untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, hukum yang berlaku dan nasehat para ulama dalam menyikapi perkembangan  di berbagai aspek kehidupan.

Dalam merespon dinamika kehidupan berbangsa, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global, Ansor telah menetapkan empat agenda strategis dan menjadi program prioritas Ansor. Pertama, konsolidasi dan kaderisasi diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan warga Ansor, komitmen yang kuat pada organisasi, dan dapat menjadi media dalam pembangunan kapasitas  kader. 

Kedua, da’wah dan peneguhan ASWAJA, program da’wah  bagi warga Ansor diharapkan mampu membangun tradisi keagamaan yang lebih moderat, seimbang antara ketaatan personal yang berdimensi ubudiyah-ilayah, dan ketaatan kolektif yang berdimensi ijtima’iyyah – insaniyah, serta upaya membangun kehidupan masyarkat yang lebih baik.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat, diharapkan peran aktif Ansor dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat, keempat, pengembangan jaringan (networking). Diharapkan menjadi modal social (social capital) dalam pengembangan dan penguatan organisasi. Ansor disosialisasikan ke lapisan masyarakat, kata Rusli anggota DPRD Kabupaten Solok ini.



Redaktur     : Syaifullah Amin 
Kontributor : Bagindo Armaidi Tanjung