Kabul, NU Online
Afghanistan akan melakukan pemilihan umum presiden pada 9 Oktober mendatang, Perserikatan Bangsa-Bangsa , PBB, mengatakan Jumat (Sabtu WIB) walaupun dikatakan masih terjadi aksi perlawanan dari para gerilyawan anti kekuasaan asing yang berjanji akan mengupayakan aksi untuk menggagalkan pemilu langsung itu.
Pemilihan umum parlemen yang seharusnya dilakukan pada saat yang bersamaan ditunda hingga April tahun depan , demikian dikatakan oleh ketua pelaksanaan pemilu (KPU) gabungan PBB dan perwakilan Afghanistan JEMB, Zakim Shab yang disiarkan dalam berita televisi.
<>Shab mengatakan kondisi untuk melaksanakan pemilu akan membaik pada bulan-bulan mendatang namun KPU Afghanistan menyeru agar masyarakat internasional ikut memberikan bantuan menciptakan keamanan di negara itu. Bantuan tersebut akan memperkuat legitimasi proses pemilu serta memperkuat keabsahan Parlemen yang akan dibentuk.
Pemerintahan Afghanistan yang dibentuk Washington yang dipimpin Presiden Hamid Karzai berharap dapat melakukan, baik pemilu parlemen maupun presiden pada Juni lalu, dan kemudian berniat menundanya hingga September, terpaksa menangguhkan pemilu presiden hingga Oktober dan parlemen pada tahun depan karena masalah logistik yang belum memungkinkan serta masalah keamanan yang belum kondusif.
Shab mengatakan partai-partai politik, tehnokrat dan para tokoh terkemuka suku dan pihak-pihak lainnya merasa proses pelucutan senjata kaum milisia berjalan amat lambat, sehingga tak memungkinkan untuk melakukan pemilu yang lebih awal.
Ia mengatakan KPU Afghanistan (JEMB) telah mempertimbangkan untuk menunda kedua pemilu namun alasan untuk penundaan berdasarkan keamanan dan stabilitas tak akan membuat penundaan sekali lagi. Sekretaris-Jendral PBB Kofi Annan menyambut baik jadwal kedua pemilu tersebut.
Juru bicara PBB mengatakan tambahan waktu menjelang pemilu parlemen akan menjadi kesempatan yang baik untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan pemilu yang "jurdil" (jujur dan adil) yang tak boleh ditawar lagi.
Kelompok Taliban dan sejumlah kelompok lainnya yang berseberangan dengan pemerintahan Afghanistan bentukan Amerika Serikat, berjanji tak akan mendukung kedua pemilu tersebut dan hal ini menjadi ujian bagi pihak AS.
Ratusan warga meninggal dalam bentrokan antara pihak pemerintah Afghanistan dan kelompok yang berseberangan, tahun ini. Sebanyak 20 ribu anggota militer AS yang selama ini memburu kelompok Taliban dan sejumlah kelompok yang sepaham lainnya, telah mengingatkan akan kemungkinan meningkatnya aksi perlawanan.
Dalam beberapa pekan terakhir sejumlah petugas pelakasana pemilu serta 16 warga yang menumpang satu bis kedapatan memiliki kartu peserta pemilu telah tewas dibunuh gerilyawan.
Kamis lalu sebuah ranjau darat meledak mengenai seorang wanita yang akan mendaftarkan diri untuk ikut pemilu di sebelah timur provinsi Nangahar.
PBB mengatakan aksi serangan tersebut telah menggaris bawahi pentingnya NATO (pakta pertahanan Atlantik Utara) untuk memenuhi janjinya yaitu akan mengirim pasukan lebih banyak lagi untuk melindungi warga Afghanistan yang akan melakukan pemungutan suara.
Para pengamat politik mengatakan Presiden AS, George W.Bush sangat menginginkan kebijakan politik luar negri AS mengenai Afghanistan berhasil sesuai rencananya, untuk mengimbangi kegagalannya di Irak menjelang keikutsertaanya di pemilu November.(mkf/an)
