Muktamar ke-2 Partai Kebangkitan Bangsa di Semarang bulan lalu menjadi salah satu ruang strategis untuk mengkaji dinamika kontemporer gerakan mahasiswa di bawah payung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam even nasional itu terjadi interaksi warga PMII antar generasi. Dunia mahasiswa yang penuh dengan idealisme ternyata tidak kemudian menanggalkan minat dalam hiruk pikuk politik praktis. Hal ini mungkin lantaran beberapa alumni PMII yang sudah menjadi politisi di Senayan sebagai wakil rakyat dari berbagai partai politik ikut nimbrung dalam pesona nostalgis itu. Tak pelak, di tengah perhelatan itu PMII memanfaatkan menggelar acara temu warga dan alumni.

Tak ayal dalam forum informal itu muncul pertanyaan tentang siapa yang dinilai kuat menjadi ketua Umum Pengurus Besar PMII menggantikan sahabat A Malik Haramain yang akan habis jabatan. “Siapa yang kira-kira kuat menggantikan Malik,” tanya salah seorang warga PMII. Tiba-tiba warga lain spontan nyelethuk: “Tergantung siapa nanti yang jadi ketua PKB.” Entah jawaban spontan itu guyonan  atau serius. Penulis husnudzon saja dengan jawaban itu dan menilainya sebagai guyonan  tanpa tendensi apa-apa. Namun penulis menangkap di balik jawaban itu tersimpan kenyataan politik bahwa di tubuh PMII telah ada yang beberapa warganya yang terkontaminasi “virus” politik praktis. Atau jawaban itu dapat ditangkap sebagai penanda bahwa realitas politik praktis telah merambah di dunia pergerakan mahasiswa.

Celethukan itu dapat diartikan dengan dua analisa. Pertama, memang sebagai guyonan. Dalam arti hal itu tidak perlu dianggap serius, terlebih ia muncul di tengah gelak tawa dan ketimpangan nasib beberapa alumni yang berhasil menjadi politisi dan tidak. Kedua, bisa jadi suara itu memang representrasi atas kenyataan yang tengah terjadi di tubuh PMII(?). Jika yang pertama menjadi kenyataan, tentu tak jadi soal. Namun jika yang kedua yang tengah menjangkiti PMII, harus dimaknai sebagai refleksi bahwa selama ini gerakan intelektualitas PMII sedang mengalami krisis.

Oleh sebab itu, jika dalam pasca kongres ke-XV ini tidak ada upaya merevitalisasi PMII kepada khittah-nya sebagai organ pergerakan mahasiswa bersama rakyat, tidak ada upaya serius mengembalikan ruh PMII sebagai pendamping rakyat, maka tamatlah riwayat PMII sebagai gerbong gerakan mahasiswa yang gagasannya selama ini dinilai senantiasa konsisten di jalur politik non partisan alias selalu berpihak kepada nasib rakyat.

Harus diakui dewasa ini, setidaknya sejak reformasi bergulir tahun 1998, kiprah PMII sebagai organ mahasiswa sejati banyak dipertanyakan, baik oleh sesama aktivis mahasiswa maupun di kalangan internal PMII sendiri. Pasalnya kecenderungan yang cukup mewabah bahwa, misalnya, seorang kader untuk bisa menjadi “orang” harus mempunyai patron yang kuat di atasnya, baik politisi senior maupun pengusaha. Seolah untuk sukses meniti karir pasca mahasiswa harus melewati jalur politik patronase seperti jaman Orde Baru. Padahal sesungguhnya dunia mahasiswa harus meninggalkan sistem patronase seperti itu karena yang lebih kuat untuk dijadikan patron adalah rakyat.

Namun kenyataan ini tak bisa disalahkan pada salah satu pihak. Sebab kenyataan politik yang menggairahkan bagi siapapun untuk cepat meniti karir juga menjangkiti organisasi mahasiswa pada umumnya. Meskipun demikian bukan berarti di dunia pergerakan mahasiswa semuanya berperilaku seperti itu.

Yogyakarta sebagai sentral pergerakan PMII sepuluh tahun silam, dalam lima tahun belakangan telah kehilangan ruhnya. Kader-kader yang sering mewarnai media massa dengan artikel-artikel kritisnya, misalnya, telah banyak mengalami kemunduran dari segi kuantitas dan kualitas. Bahkan kota-kota lain lebih sibuk bagaimana warga PMII menjadi patron alumni atau “orang kuat lain” yang sedang menjadi pejabat eksekutif maupun legislatif. Padahal menjadi kewajiban bagi PMII untuk tetap konsisten memposisikan dirinya sebagai insan kreatif di teng