Jakarta, NU Online
Menteri Koordinator Maritim, Luhut B Pandjaitan mengatakan program tol laut berhasil menekan disparitas harga hingga 25 persen.
"Kami sudah membangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur 20-25 persen harga sudah turun," kata Menko Luhut saat Rakornas Kemaritiman di TMII, Jakarta, Kamis (4/5).
"Nantinya rute dan trayek kapal kita perbanyak. Saya yakin turunannya disparitas harga ini lebih baik lagi, bisa sampai 50 persen pada 1-2 tahun ke depan," ujarnya.
Luhut juga mengatakan potensi kekayaan laut Indonesia yang berjumlah hampir Rp 19,000 triliun rupiah dapat mendongkrak ekonomi Indonesia.
"Angka ini dari data BPS, menurut ESDM bisa lebih besar dari itu. Dari data ini, hampir sembilan persen laut yang kita lakukan seismic study (studi objek bawah laut). Ini penting kita lakukan sehingga kita dapat data lebih lengkap lagi," katanya.
Akan tetapi potensi yang besar ini belum digali secara maksimal. Karenanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menurut Luhut, harus menjalankan program-program yang tepat sasaran.
"Baru kita sadari ternyata kita masih banyak bolong sana sini menyangkut hukum kemaritiman. Di mana Indonesia itu 75 persen laut dan tidak punya batas laut hampir 54 ribu km," kata Menko Luhut.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait penggunaan cantrang (, Luhut mengatakan Menteri KKP sudah diberikan wewenang oleh Presiden untuk mengatasi polemik tersebut.
"Tadi Presiden sudah sampaikan, bahwa kita harus mencari alternatif lain untuk pemanfaatan laut kita. Nanti Bu Susi (Susi Pudjiastuti) akan mencari alternatifnya dan sudah diperintahkan oleh Presiden. Bu Susi yang atur," kata Menko Luhut.
Sebelumnya saat mengisi sambutan pembukaan Rakornas, meminta agar para pembuat kebijakan dan nelayan untuk menghentikan polemik penggunaan cantrang dengan mencari alternatif penggantinya seperti budidaya akuakultur.
Budidaya pengembangan organisme akuatik secara lepas pantai ini menurut Presiden modal awalnya tidak terlalu mahal, sekitar Rp 47 miliar. Apabila belum mampu membiayai sendiri, Presiden menyarankan melakukannya dengan pola kemitraan.
Rakornas Bidang Kemaritiman 2017 dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia. (Kendi Setiawan/Fathoni)
