Jakarta, NU Online

Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Toriq Triono mengatakan, setiap minggunya BNPT menerima deportasi warga negara Indonesia dari Negara-negara Timur Tengah, terutama dari Turki. Hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti paspor.

“Setiap Minggu kami menerima deprortasi dari Turki,” kata Toriq.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi pembuka dalam acara Seminar Dampak Media Sosial Terhadap Terorisme di Auditorium Lantai 3 Gedung IASTH Universitas Indonesia Jakarta, Kamis (4/5).

Sekembalinya dari Negara Timur Tengah, jelas Toriq, mereka diasramakan di lembaga-lembaga rehabilitasi negara karena mereka sudah tidak memiliki rumah lagi. “Mereka jual semua untuk hijrah ke Syria,” terangnya.

Toriq menambahkan, mereka yang kembali ke Indonesia mengaku kecewa karena apa yang terjadi di sana tidak sesuai dengan apa yang ada di media-media sosial. “Apa yang dialami di sana tidak sama dengan apa yang dipropagandakan di media sosial,” urainya.

Ia menilai, lemahnya regulasi yang ada di Indonesia menjadi salah satu sebab mengapa banyak orang yang pergi ke Negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Ia menjelaskan, Undang-Undang Indonesia hanya bisa mengawasi apa yang terjadi di media sosia dan belum bisa menjangkaunya.

“Undang-Undang kita tidak bisa menjangkau. Kita hanya bisa mengawasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Toriq menyatakan, saat ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terorisme. Pertama, memperkuat regulasi. Saat ini, Undang-Undang tentang terorisme sedang diperkuat, salah satu poinnya adalah dengan melarang propaganda terorisme di media sosial.

“Kedua, kontra-narasi untuk menandingi narasi sempit yang disebarkan oleh para pelaku teror,” pungkasnya.

Saat ini, BNPT berhasil memonitor ada sekitar lima ratus orang yang sedang berada di Syria. (Muchlishon Rochmat/Fathoni)