Jakarta, NU Online 
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026 sangat terlihat dari alokasi anggaran yang terpusat pada program-program prioritas. 

 

Menurutnya, fokus utama Prabowo adalah pada pendidikan, program makan bergizi gratis, serta penguatan koperasi desa.

"Kalau kita lihat dari pidato Presiden kemarin sudah terbaca arahnya ke mana. Soal ekonomi, pangan, dan pendidikan itu jadi fokus beliau. Pertanyaannya, dengan postur anggaran sekarang, apakah cukup membiayai tiga program besar itu? Karena alokasinya sangat besar sekali," kata Wasisto saat dihubungi NU Online Sabtu (16/8/2025).

 

Ia mengingatkan, prioritas tersebut berpotensi memotong alokasi anggaran untuk sektor lain. 

 

"Arah politik ke depan masih berupaya agar ketiga program itu berdiri kokoh dulu, tapi di atasnya ada alokasi yang dikorbankan," ujarnya.

 

Wasisto juga menyoroti pola kebijakan Prabowo yang semakin terpusat di pemerintah pusat. Ia menilai, hal ini bisa menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah yang seharusnya memiliki ruang otonomi lebih luas.

 

"Semua level daerah harus mengikuti apa kata pusat. Padahal pemerintah daerah itu aktor langsung yang berhadapan dengan masyarakat. Ini membuat posisi daerah serba dilematis," jelasnya.

 

Terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Wasisto menilai minimnya sorotan dalam pidato Prabowo menunjukkan proyek ini belum menjadi prioritas utama.

 

"Presiden hanya menyebut IKN sekali tanpa penjelasan detail. Ini menimbulkan tanda tanya, apakah Prabowo masih berkomitmen melanjutkan IKN. Dari bahasa anggarannya, mayoritas diarahkan ke program Prabowo sendiri, menyisakan porsi kecil untuk infrastruktur," katanya.

 

Menurutnya, hal ini berbanding terbalik dengan era Jokowi yang memberi porsi besar bagi pembangunan infrastruktur.

Soal defisit APBN, Wasisto menilai hal itu wajar dalam setiap pemerintahan. Namun yang terpenting, kata dia, adalah bagaimana defisit tidak melampaui ambang batas.

"Defisit selalu ada, tinggal bagaimana dikelola agar tidak melewati batas yang ditetapkan Bank Indonesia. Kalau sampai lewat, bisa berdampak pada inflasi," jelasnya.

 

Ia juga menilai Prabowo cenderung merangkul banyak pihak demi stabilitas politik, termasuk TNI, Polri, ormas, bahkan partai di luar pemerintah.

"Praktik akomodasi ini bisa menggaet dukungan, tapi di sisi lain bisa melemahkan kontrol publik. Kalau semua dirangkul, kritik bisa hilang, padahal kritik penting untuk mengawasi pemerintah," pungkasnya.

 

Adapun delapan Program Prioritas dalam pidatonya di DPR, Presiden Prabowo merinci delapan agenda prioritas pembangunan tahun 2026 adalah:

1. Ketahanan pangan dengan target swasembada beras dan jagung serta penguatan Bulog
2. Ketahanan energi melalui subsidi tepat sasaran dan percepatan transisi energi baru terbarukan
3. Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita
4. Pendidikan bermutu dengan anggaran Rp757,8 triliun, termasuk beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan penguatan LPDP
5. Kesehatan berkualitas dengan Rp244 triliun untuk layanan JKN, revitalisasi rumah sakit, hingga program Cek Kesehatan Gratis
6. Ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditargetkan menjadi tulang punggung perekonomian lokal
7. Pertahanan semesta dengan modernisasi alutsista, komponen cadangan, dan penguatan industri strategis
8. Investasi dan perdagangan global lewat percepatan hilirisasi dan keterlibatan Danantara serta swasta sebagai motor ekonomi.