Blitar, NU Online

Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Masdar Hilmy mengungkapkan, lembaga pendidikan belum sepenuhnya terbebas dari muatan-muatan meterial yang ditenggarai mengandung elemen radikalisasi. 

Menurutnya, pendidikan juga masih mengajarkan “loyalitas yang terbelah” antara identitas keagamaan di satu sisi dan identitas kebangsaan di sisi yang lain. Idealnya, pendidikan mampu mendesain kurikulum yang mengintegrasikan keduanya menjadi loyalitas tunggal yang tidak bisa dipecah-pecah lagi.

“Inilah salah satu tugas terberat yang diemban pendidikan kita dalam menjalankan program deradikalisai,’’ ungkap Hilmy dalam Halaqoh Ramadhan bertema Peta Radikalisme Islam di Indonesia dan Stategi Deradikalisasi Melalui Pendidikan dalam Rangkan Meneguhkan NKRI, di Aula PCNU Kabupate Blitar, Senin (20/6).

Menurut Hilmy, realitas radikalisme di Indonesia tidak tunggal. Ada banyak varian dan tipologi radikalisme Islam di negeri ini yang seringkali mengecoh para pengiat dan peneliti. Masing-masing varian radikalisme bahkan tidak saling berhubungan secara organis antara satu dengan lainnya.Tidak jarang, antara mereka dijumpai sikap saling menegasikan atau pertentangan satu sama lainnya.

“Inilah realitas kompleks yang perlu dipahami bersama dalam rangka memetakan realitas radikalisasi Islam di negeri untuk kemudian dicarikan metode deradikalisasi yang tepat bagi mereka,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, program deradikalisasi mestilah berangkat dari diagnosis yang tepat tentang peta tersebut. 

Menangani radikalisme, kata Hilmy, jelas membutuhkan analisis yang cerdas dan cermat tentang varian dan tipologi mereka. Tidak ada program deradikalisasi tunggal yang berlaku semua (one zize fits all). Deradikalisasi bagi kaum jihadis sudah pasti berbeda dengan program yang sama bagi kaum salafi. Demikian seterusnya.

“Intinya, jangan sampai negara atau pemerintah (via agen-agennya seperti Polri dan BNPT) menawarkan “obat” yang salah atau ovesrdosis bagi tiap-tiap gerakan radikalisme yang berbeda-beda,” katanya. 

Diagnosis yang salah akan berakibat pada salah penanganan dan yang demikian ini tidak akan berhasil. “Program yang demikian hanya membuang-buang waktu, energi dan biaya saja,” ujarnya. 

Helmy menambahkan secara geografis peta radikalisasi Islam di Indonensia terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni Jawa dan luar Jawa. Jawa menempati hampir 95 persen dinamika radikalisme Islam di Indonesia karena pulau ini telah memiliki sejarah tersendiri dalam melahirkan banyak gerakan radikalisme Islam.  

Sementara itu, gerakan radikalisme Islam di luar Jawa lebih banyak terkosentrasi di Sulawesi, tempat bersemayamnya gerakan mujahidin Indonesia bagian timur pimpinan Santoso.

Pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya tidak memiliki sejarahradikalisme yang sekuat Jawa.  Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa dalam sejarah tanah air, Jawa memiliki dinamika gerakan sosial politik yang menjadi titik simpul bagi seluruh gerakan yang ada di dalamnya.

“Jawa sangat lekat dengan dinamika sosial politik budaya, sebuah tradisi yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh pulau-pulau lainnya,’’ tandasnya. 

Dijelaskan Hilmy, peta radikalisasi dapat dijelaskan melalui empat aspek, yakni ideologi pemikiran, metode gerakan, geografis dan sosiologis pendidikan. 

Secara pemikiran, memang mayoritas kelompok garis keras mengklaim sebagai pengikut mazhab ahlussunah wal Jamaah ( sunni).Tetapi dari karakteristik tekstualitasnya, mereka lebih banyak mengadopsi mazhab Hambali ketimbang madzhab lainnya. 

Dari sisi metode gerakan, realitas gerakan radikalisme Islam di Indonesia mengikuti motode yang bervariasi mulai dari motode damai hingga kekerasan. 

Secara geografis, peta gerakan masih berkosentrasi di Jawa. Belakangan agak melebar keluar Jawa, yakni Sulawesi. Sementara itu secara sosiologis pendidikan, mayoritas pengikut gerakan radikalisme berasal dari kantong-kantong pendidikan non pesantren salaf dalam pengertian lembaga pendidikan umum. (Imam Kusnin Ahmad/Zunus)