Surabaya, NU Online
Pada akhir bulan Februari, jajaran kepengurusan PWNU Jawa Timur akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja (Musker) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur. Setidaknya ada empat isu besar yang menjadi prioritas yakni kemandirian warga NU dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah.
<>
“Masing-masing mendapat tantangan yang tidak ringan khususnya menjelang perdagangan bebas, demokrasi  dan keterbukaan,” kata Akhmad Muzakki Grad Dip SEA,MAg,MPhil,PhD kepada NU Online (28/1).

Sekretaris PWNU Jawa Timur ini juga menandaskan, kita akan mensinergikan seluruh program PWNU Jawa Timur yang juga dilaksanakan lembaga, badan otonom dan lajnah kepada empat isu besar tersebut.

Untuk ekonomi, desain besar yang akan dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi berhadapan dengan perdagangan terbuka dan cenderung kapitalis. “Kita berharap ekonomi warga dapat kokoh dengan sentuhan permodalan dan menejemen yang lebih baik,” tandasnya. “Pada saat yang sama, kita mendorong ada perlindungan dari pemerintah dengan kebijakan yang bisa melindungan sektor ekonomi informal,” lanjutnya.

Pak Zakki, sapaan akrabnya tidak habis pikir dengan kebijakan sejumlah kota dan kabupaten yang memberikan ruang demikian luas kepada sejumlah koorporasi dengan mengijinkan berdirinya pertokoan di perkampungan. “Ini akan mengancam kelangsungan para pedagang kelontong dan sumber ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Padahal mayoritas pedagang kecil dan sektor nonformal adalah warga NU. “Proteksi yang bijak adalah dengan mendorong para pemimpin daerah untuk tidak mudah memberikan ijin pendirian toko skala besar di perkampungan,” terangnya.

Demikian juga dengan diberlakukannya jaminan sosial lewat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, menjadi perhatian pengurus. “Kita harus mengawal kebijakan pemerintah ini agar bisa benar-benar dinikmati mayoritas masyarakat yang pastinya adalah warga NU,” ungkap mantan Ketua PW LP Ma’arif NU Jawa Timur ini.

Hal ketiga adalah tantangan dakwah yang semakin tidak terkendali. Dengan keterbukaan dan alasan demokrasi serta hak asasi manusia, nyaris tidak akan ada larangan bagi sejumlah kelompok masyarakat mendirikan organisasi keagamaan. “Bahkan yang bertentangan dengan ideologi negara sekalipun,” tukasnya. Karena itu sejumlah konflik horizontal dengan melibatkan warga kerap terjadi di Jawa Timur. “Tantangan dakwah benar-benar berat,” keluhnya.

Dosen pasca sarjana UIN Surabaya ini berharap ada modivikasi dan persiapan dalam sisi konsep, konten atau materi dakwah yang bisa sesuai dengan tuntutan jaman. “Tentunya dengan tidak menanggalkan model dakwah konvensional yang sudah ada,” terangnya.

Yang lebih menantang adalah di dunia pendidikan. Bagaimanapun juga, hampir 60 % lembaga pendidikan swasta dimiliki dan dikelola warga NU. “Ini belum termasuk madrasah diniyah, pesantren, dan pendidikan non formal yang lain,” terangnya.

“Investasi paling menjanjikan di masa mendatang adalah menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni lewat pendidikan,” terangnya. “Dan NU memiliki SDM yang luar biasa akan hal ini,” lanjutnya.

Empat persoalan besar inilah yang akan menjadi perhatian PWNU Jawa Timur lima tahun mendatang. “Dan di tahun 2014 semua elemen di NU akan kita sinergikan,” ungkapnya. Sinergitas menjadi jawaban penting agar semua kelengkapan di NU dapat menopang dan bermuara kepada empat isu tersebut.

“Dalam praktiknya, kita mendorong para pengurus khususnya di lembaga otonom, lajnah dan lembaga untuk memadukan program kerjanya dengan keempat isu strategis itu,” imbuhnya. “Bahkan PWNU Jatim telah melakukan pemantauan secara intensif terhadap rencana program semua lembaga, lajnah dan Banom NU untuk menopang proyeksi besar tersebut,” pungkasnya. (Syaifullah/Abdullah Alawi)