Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad, mengatakan penguatan moderasi beragama menjadi bagian dari gerakan revolusi mental. Kedepan, ujar dia, dapat dipastikan gerakan revolusi mental diperkuat dengan revolusi mental dan pembangunan nasional. 

Salah satu wujud moderasi beragama, lanjut Rumadi, adalah komitmen berbangsa dan bernegara yang harus ada pada setiap anak bangsa. Komitmen bernegara yang dimaksud dia adalah komitmen bangsa Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Pernyataan itu disampaikan  Rumadi Ahmad saat menjadi pembicara Focus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Maarif NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (27/6). 

Menurut dia, dewasa kini masih ditemukan anak bangsa yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan anak bangsa itu terdapat di tubuh militer dan aparatur sipil negara. Berdasarkan, penelitian sejumlah lembaga survei, ujar dia, komitmen bernegara bangsa Indonesia turun hampir 10 persen, dari angka 85 persen ke 75 persen. 

Untuk memperkuat visi moderasi beragama tersebut kata dia harus diterapkan pada masalah pendidikan yakni penguatan karakter. Selain itu, semua elemen harus memunculkan konten moderasi beragama sebagai bagian dari visi yang tengah diupayakan pemerintah.  

“Dan itu harus diangkat menjadi sesuatu yang harus konsen,” katanya.

Ia mengungkapkan, jika membaca visi dan misi presiden-wakil presiden terpilih terdapat program revitalisasi revolusi mental. Hal itu kata dia sangat tepat untuk memperkuat karakter anak bangsa agar komitmen bernegara semakin meningkat. 

“Fokusnya tiga isu, kalau dulu kan hanya maenstream, maenstream itu ya hanya menempel saja, nah kedepan akan menjadi prioritas nasional daya nendangnya berbeda,”ucapnya. 

Isu yang pertama dalam revitalisasi revolusi mental pemerintahan mendatang yakni terkait isu pendidikan dalam hal ini adalah integritas, etos, gotong royong, budi pekerti dan pembelajaran. Kesemuanya akan tentu akan tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk lima tahun mendatang. 

“Ini juga sesuai dengan integritas NU, makanya kami kebetulan kerjasama dengan KPK, ketika ditana apa integritas NU, kami jawab NU punya Mabadi Khairu Ummah, yakni Assidqu, jujur. Attawun, membuka diri untk bergotong royong dan kemampuan untuk berkolaborasi dan nilai-nilai ini yang kami tawarkan ternyata tidak beda beda amat,” tuturnya. 

Isu kedua, kata Rumadi yakni isu pemerintahan dan terkahir isu revitalisasi sistem sosial dan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dan antar keluarga. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)