Ada lima butir deklarasi yang ditanda tangani para tokoh tersebut yang intinya tetang bagaimana menjaga Indonesia dan Kalimantan Utara (Kaltara) tetap untuh dan damai.

Komitmen kebangsaan dalam Kirab Satu Negeri yang digagas Gerakan Pemuda (GP) Ansor di lima titik terluar di Indonesia, membuktikan kuatnya komitmen seluruh golongan di Kaltara untuk menjaga toleransi antaragama, suku, dan ras.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Mohammad Haerul Amri mengungkapkan, pesan utama dari kegiatan ini yaitu konsolidasi konsensus kebangasaan yang mulai terkikis. “Khususnya tentang agama, persatuan dan  kesatuan serta kesadaran berpolitik karna adanya politik identitas serta politisasi agama. Sehingga membuat lapisan masyarakat tercerai-berai,” katanya. 

Menurutnya, itulah yang ingin diraih dari kegiatan kirab. ”Inilah salah satu poin yang menjadi semangat diadakannya Kirab Satu Negeri dengan tema bela agama, bela bangsa dan negeri,’’ kata Aam panggilan akrabnya usai deklarasi kebangsaan.

Pelajaran politik paling berharga saat Pilkada DKI Jakarta, lanjut dia ada hikmahnya yang diibaratkan bagai bisul pecah belum pada waktunya. “Kita melihat adanya gerakan upaya memecah belah masyarakat dengan politisasi agama,” tegasnya.

Dan hal itulah yang harus diantisipasi agar momentum politik menjadi konsolidasi demokrasi yang menyejukan. “Saling menghargai perbedaan, tidak tersekat oleh agama, ras, budaya, yang intinya jangan sampai tercederai dengan perpecahan,” ungkapnya. 

Dirinya senang dengan toleransi antarumat beragama di Kaltara yang dibuktikan dengan deklarasi bersama. “Intinya jangan sampai lepas bangsa ini dari pangkuan ibu pertiwi,” ungkapnya.

Di sisi Lain, Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Tarakan, Setiadi Al-Aziz menuturkan, pesan Kirab Satu Negeri yang dilakukan dari Kabupaten Nunukan dan singgah di Kota Tarakan ini ada hal yang ingin dipetik. Terutama deklarasi bersama yang sudah ditandatangani merupakan kesepakatan bersama.

“Jika ada isu-isu yang menyebabkan konflik perpecahan maka yang berkomitmen ini diminta turun bersama-sama menyelesaikanya,” katanya.

Bahkan dirinya mengajak pihak kepolisian untuk menindak siapa saja yang menyalahi komitmen. “Kita juga meminta Polres Tarakan agar deklarasi ini menjadi pegangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap lembaga yang melanggar komitmen,’’ kata dia.

Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan mengaku akan menggalang semua organisasi untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Melihat kini tengah memasuki tahapan Pemilu, sehingga harus didengungkan terus.

“Melihat masyarakat heterogen di Tarakan ini, potensi adanya orang yang berupaya menabrakan antargolongan tentunya selalu ada. Apalagi begitu hebatnya media sosial mempengaruhi dan dapat menggerakan masyarakat dengan beberapa berita hoaks,’’ kata Kapolres asal Surabaya ini.

Dalam pandangannya, harus dilakukan patroli siber. “Kami minta jika ada mendapat informasi yang belum pasti sumbernya agar berkomentar sejuk dan tidak terpancing provokasi,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Norhayati Andris selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kota Tarakan. Ia mengaku sangat mengapresiasi kegiatan Kirab Satu Negeri ini, agar menjadi momentum saling mengingatkan, memperkuat persaudaraan, dan memperekat silaturahim antargolongan.

“Kalau kita tidak ada saling menguatkan jiwa kebangsaan dapat luntur. Kerinduan ini sudah lama, maka dengan deklarasi yang dilakukan bisa menjadi komitmen bersama. Soal mengantisipasi adanya upaya oknum membenturkan golongan, masyarakat diminta jangan mudah terpengaruh jika tidak ada koreksi,” katanya.

Ia berjanji akan turut mengantisipasi hal tersebut agar tidak adanya gesekan terjadi di Kaltara khususnya Kota Tarakan. “ Itu harus dilakukan agar daerah kita aman," pungkasnya. (Imam Kusnin Ahmad/Ibnu Nawawi)