Jakarta, NU Online

Perwakilan Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Fatoni menganggap ada dua hal yang menjadi perhatian terkait kelangkaan beras yang berdampak pada kenaikan harganya. 

Pertama, kebijakan pemerintah yang akan mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sangat terlambat. Menurutnya, pada bulan Desember, pemerintah seharusnya sudah bisa mengetahui akan terjadinya kelangkaan beras. 

"Artinya ada problem. Nah ini problemnya harus dibenahi. Jadi jangan sampai problem ini tidak dibenahi," katanya di Jakarta, Kamis (18/1). 

Ia mengatakan, pada satu sisi, fakta di lapangan sudah membutuhkan suntikan impor, tapi di sisi lain kebijakan itu tidak diambil kemarin dan baru sekarang. 

Kedua, lanjutnya, pemerintah perlu relokasi stok atau manajemen stok. Menurutnya, kalau harga dijadikan sebagai ukuran, maka itu menjadi riskan karena baru beraksi setelah harga naik. 

"Sementara perencanaan produksi itu butuh tiga, empat bulan," katanya. 

Menurutnya, persoalan ini menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara kita sebagai masyarakat dan Alumni, lanjutnya, mempunyai kepedulian untuk mengingatkan dan berusaha melalui jaringan yang ada untuk memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang pro kepada masyarakat. 

"Dua hal ini perlu perangkat. Tidak bisa kebijakan kemudian dibiarkan saja," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)