Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendorong para kadernya untuk lebih berperan di beberapa sektor penting pemerintahan. Sebagai organisasi pergerakan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PMII juga merupakan pemilik sah Republik Indonesia.
<>
Pesan tersebut disampaikan Ketua I Bidang Kaderisasi PB PMII Dwi Winarno dalam diskusi publik bertema Santri dan Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia seusai pelantikan Pengurus Komisariat PMII STAINU Jakarta di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (6/3).

Dwi berpendapat, dari zaman ke zaman, kader PMII tidak banyak yang berperan di sektor-sektor penting (leading sector) pemerintahan. Para kader, katanya, harus memperbarui pola pemikiran dalam gerakannya.

“Tahun 1908 hingga 1928, santri tidak banyak terlibat langsung dalam dunia birokrasi yang menjadi otoritas kolonial,” ujar Dwi berapi-api.

Dia juga menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena ketika itu kalangan pesantren anti segala hal yang berkaitan dengan kolonial-barat, dari sekolah, pakaian, dan lain-lain sehingga yang duduk di birokrasi adalah pribumi jebolan sekolah barat.

Kendati demikian, Dwi menegaskan birokratisasi dari zaman ke zaman telah berubah. “Misal kekuasaan antara tahun 1945-1965 dipenuhi dengan orang-orang berlatar belakang aktivis pergerakan, 1967-1969 dari kalangan militer, 1970-1999 berisi dari kalangan campuran, seperti aktivis, militer, sipil, dan lain-lain, sedangkan di tahun 2014 ke atas, kekuasaan akan dipenuhi oleh para pengusaha. Oleh sebab itu, jadilah kader PMII yang mandiri,” pungkasnya. (Fathoni/Mahbib)