Jakarta, NU Online

Salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Abdul Moqsith Ghozali menolak kelompok radikalis dan teroris yang menganggap Indonesia sebagai wilayah perang.

“Menjadikan Indonesia sebagai darul harb (wilayah perang) adalah keliru mendefinisikan Indonesia. Ini bukan wilayah perang,” kata Moqsith pada Diskusi Publik Wahid Foundation di di Griya Gus Dur Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 8, Jakarta, Selasa (15/5).

Hal itu dibuktikan dengan keberadaan para pemimpin Indonesia yang beragama Islam, umat Islam tidak terusir dari wilayahnya, dan banyak Undang-Undang (UU) yang mengakomodir kepentingan umat Islam, seperti UU Zakat, peradilan agama, wakaf, dan produk halal.

Moqsith juga menolak anggapan bahwa Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, Nahdlatul Ulama pada Munas 1983 di Situbondo memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

“Jadi, Pancasila itu di luar Islam, tapi dia senafas dengan Islam,” kata alumnus Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Sitobondo, Jawa Timur itu.

Bahkan dalam perkembangannya, para kiai NU menganggap Pancasila bukan lagi sesuai dengan syariat Islam, melainkan Pancasila adalah Islam itu sendiri.

“Karena di situ (Pancasila) ada tauhid, ada ajaran kemanusiaan, ada perintah persatuan, ada musyawarah, dan ada keadilan,” ucap Wkil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU ini. (Husni Sahal/Fathoni)