Jakarta, NU Online
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School Nadirsyah Hosen turut mengomentari soal Full Day School (FDS) yang lagi ramai di perbincangkan belakangan ini. Meski demikian, ia tidak ingin mengomentari aspek pendidikannya karena ia merasa bukan ahli pendidikan.
Nadirsyah mengomentari hubungan NU dan Muhammadiyah yang menurut dia, melalui masalah FDS ini, jangan sampai jadi pintu masuk mengacak-acak relasi kedua ormas besar di Indonesia.
“Ini jangan digiring pada pertarungan keduanya. Kita semua berkepentingan agar PP Muhammadiyah dan PBNU kompak dan rukun menjaga NKRI. Kalau dibiarkan saja, ini jadi bola liar,” katanya melalui status Facebook dan twitt di Twitter yang diakses NU Online Selasa (15/8).
Menurut dia, PBNU bereaksi soal FDS itu tentu wajar saja karena dikhawatirkan ini mengganggu keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) di lingkungan NU. Sementara kebijakan Mendikbud tentang FDS layak dikritik.
“Tapi ingat ini kebijakan pemerintah. Jangan dilihat ini kebijakan menteri yang orang Muhammadiyah,” tegasnya.
Jadi, lanjutnya, semua kritikan FDS itu diarahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan diarahkan kepada Muhammadiyah. NU merasa dirugikan lalu kritik Mendikbud wajar saja. Tapi reaksi PP Muhammadiyah yang secara terbuka membela Mendikbud mengundang tanya.
“Apa kerugian PP Muhammadiyah kalau FDS dibatalkan, dan apa keuntungannya kalau diteruskan? Kenapa Muhammadiyah total mendukung FDS?” tanyanya. "Di saat NU merasa dirugikan oleh FDS, kenapa Muhammadiyah malah mendukung FDS? Ini pertanyaan para Kiai NU,” lanjutnya.
Menurut dia, NU dan Muhammadiyah tidak boleh melihat Mendikbud sebagai orang Muhammadiyah. Mendikbud itu representasi pemerintah. Ini harus dipilah. Jadi, ia memohon isu FDS jangan disikapi sebagai pertarungan Muhammadiyah dan NU. Namun, harus dilihat sebagai protes NU kepada Mendikbud sebagai representasi pemerintah.
“Kengototan Mendikbud di saat Presiden Jokowi sedang menyiapkan Perpres tentu mengagetkan. Kenapa FDS jalan terus? Kenapa tidak menunggu Perpres?” tanyanya lagi
Reaksi keras NU mengindikasikan bahwa Kemendikbud belum tuntas menyosialisasikan konsep FDS. Konsultasi dengan masyarakat diabaikan.Karena itulah saat ini PBNU sudah mengeluarkan instruksi ke jajarannya untuk menentang pemberlakuan FDS. PWNU Jatim langsung bereaksi meresponnya. Sejumlah kiai yang kalem dan adem mulai bersuara tegas akan kebijakan Mendikbud soal FDS ini. Mendikbud sudah memancing kegaduhan.
“Saran saya Presiden Jokowi membuat pertemuan dg PBNU dan PP Muhammadiyah serta Mendikbud dan Menag untuk cari jakan keluar bersama. Semoga ada kompromi dan jalan keluar bersama agar isu FDS ini tidak disamber pihak lain yang ingin mengacak-acak relasi Muhammadiyah dan NU,” pungkasnya. (Red: Abdullah Alawi)
