Jakarta, NU Online

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus benar-benar berpihak pada rakyat, meskipun kemampuan fiskal negara sedang terbatas.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, APBN bukan sekadar deretan angka dan tabel, melainkan mencerminkan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah dinilai harus cermat menentukan prioritas belanja yang benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

"APBN harus memihak pada rakyat, bukan sekadar memenuhi target makro. Di dalamnya ada nasib petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, dan keluarga miskin yang menunggu kehadiran negara," tegasnya.

Puan mengingatkan, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk menunda pemenuhan hak rakyat. Justru, dalam situasi sulit, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk alokasi anggaran yang adil bagi daerah-daerah yang selama ini belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.

"Keadilan anggaran berarti memastikan setiap daerah mendapat porsi pembangunan yang setara. Jangan ada rakyat di daerah terpencil yang harus menunggu terlalu lama untuk merasakan layanan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar," ujarnya.

Puan juga menyampaikan optimisme bahwa Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dapat menjadi sumber semangat nasional di tengah ketidakpastian global.

Ia berharap pembahasan antara DPR dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi rakyat.

"APBN adalah wujud nyata komitmen negara pada rakyatnya. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghalang bagi keadilan sosial dan kemakmuran bersama," pungkasnya.