Jakarta, NU Online 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Sidang Paripurna ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Agenda utama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan Nota Keuangan.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga negara, serta para ketua umum partai politik.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 473 anggota DPR hadir, sehingga forum dinyatakan memenuhi syarat. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2025–2026 hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, dan kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Puan.

Agenda sidang paripurna ini meliputi sejumlah hal. Pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan tahun sidang 2025–2026, dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung.

Berikutnya, penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyampaian surat permintaan pertimbangan DPD RI dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI, dan penandatanganan berita acara.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan APBN 2026 yang akan menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta rencana belanja pemerintah tahun depan.