Nasional

Cara LKK PBNU Wujudkan Keluarga Maslahah

Jumat, 27 April 2018 | 14:15 WIB

Cara LKK PBNU Wujudkan Keluarga Maslahah

Sekretaris LKK PBNU Alissa Wahid (berdiri)

Jakarta, NU Online 
Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) Alissa Wahid mengungkapkan tentang banyaknya tantangan yang ada pada sebuah keluarga.

Pertama, tantangan mewujudkan keluarga yang yang ideal ala Nahdlatul Ulama, yakni mabadi khoiro ummah al-khamsah: as-shidqu (benar), al-amanah wal wafa bil ahdi (menepati janji), at-ta'awun (saling menolong), 'adalah (keadilan), dan istiqomah (konsistensi, keteguhan) dan prinsip-prinsip NU, tawassuth (moderat), tawazzun (seimbang), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleran). 

Kedua, tantangan zaman, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, pengabaian anak, relasi sehat antara suami istri, ancaman perceraian, merespons media sosial, dan gizi buruk. 

"Banyak sekali tantangan keluarga masa kini," katanya di di sela-sela acara halaqah yang diselenggarakan atas kerja sama LKK PBNU dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Sebagai lembaga yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan keluarga, LKK PBNU berusaha membantu menyelesaikan dengan berbagai hal, seperti menyusun kembali konsep pendidikan untuk kemaslahatan keluarga yang terakhir dibuat pada tahun sekitar 1980. 

"Kita menyusun konsep ini. Jadi keluarga seperti apa yang ingin diwujudkan oleh NU," ujarnya. 

Kedua, LKK PBNU membentuk program  madrasah keluarga maslahah, yaitu serial kelas-kelas atau program-program yang secara khusus mengajarkan bagaimana membina keluarga. 

Adapun program yang telah dilakukan lebih dulu adalah pendidikan mengelola keuangan keluarga: mengenalkan tentang perencanaan keuangan keluarga, menyusun pendidikan anak, cara berinvestasi supaya terhindar dari investasi bodong. 

"Jadi ini secara khusus ya, program-program ini yang langsung menyasar ke masyarakat," ujarnya. 

LKK PBNU telah melakukan pendidikan keuangan keluarga di enam provinsi, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari enam provinsi itu, menurutnya, hasil yang terasa di provinsi Yogyakarta mengingat daerah itu yang lebih dahulu mengikuti program ini dan telah mempunyai instrumen investasi sekitar 500 orang. 

Selain itu, LKK PBNU juga telah mengadakan workshop tentang kelas pengasuhan anak dan hubungan suami istri. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)


Terkait