Yangon, NU Online

Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional, Amnesty International, melaporkan, Myanmar sedang membangun pangkalan militer di desa-desa warga Rohingya di Negara bagian Rakhine yang sebelumnya diratakan.

Merujuk dari gambar-gambar yang ditangkap satelit dan saksi-saksi yang ada, Amnesty menyebutkan bahwa pasukan keamanan telah membuldoser rumah-rumah yang tersisa di desa-desa yang dulu pernah ditinggali warga Rohingya ini.

Laporan yang dirilis Amnesty Internasional pada Senin (12/3) tersebut menyatakan bahwa pembangunan tiga pos militer sudah dimulai sejak Januari lalu. 

“Pangkalan baru sedang didirikan untuk menampung pasukan keamanan yang sama yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan Rohingya,kata,” kata Tirana Hassan, direktur respons krisis Amnesty. 

Tirana menyebutkan, tentara keamanan Myanmar telah melakukan perampasan tanah besar-besaran. Mereka mengusir paksa penduduknya, lalu kemudian menggunakan dan memanfaatkan lahannya.

Baginya, pembangunan pos militer tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Dengan membuldoser desa-desa Rohingya, Tirana menuduh pemerintah Myanmar sengaja menghilangkan bukti kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan kepada warga Rohingya. 

“(ini) Membuat upaya masa depan untuk membuat mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab sangat sulit,” tambahnya.

Hingga saat ini, wilayah Rakhine ditutup bagi para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, dan organisasi media, sehingga tidak mungkin untuk memverifikasi laporan-laporan yang ada seperti laporan Amnesty.

Selama puluhan tahun sebelumnya, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya. Mereka menuduh Rohingya adalah imigran illegal. Karena mendapat tekanan dari Myanmar selama beberapa tahun, maka warga Rohingya banyak yang melarikan diri atau mengungsi ke Bangladesh. (Red: Muchlishon)