Hong Kong, NU Online
Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Hong Kong saat ini tengah disibukkan oleh persiapan pembuatan Kartanu. Menurut Wakil Ketua PCI Hongkong, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong sebenarnya  cukup banyak, sekitar 160.000 jiwa. Namun yang diprioritaskan untuk mendapatkan Kartanu adalah mereka yang aktif  di NU Hong Kong. Setelah itu selesai akan diupayakan untuk semua TKI. jumlahnya bisa mencapai 100 ribuan jiwa.

“Saya hitung sekitar 10.000 orang yang saat ini aktif di NU. Dan merekalah yang kami prioritaskan untuk mendapatkan Kartanu,” tukas Wakil Ketua PCINU Hong Kong, Muhammad  Ali sebagaimana rilis yang diterima NU Online, Selasa (9/7) malam.

Pria asal Madiun, Jawa Timur itu menambahkan, pendataan untuk keperluan pembuatan Kartanu di tangani oleh Ranting NU yang tersebar di sejumlah  titik di Hong Kong. Hal ini untuk memudahkan warga NU untuk mendapatkan Kartanu.

“Kami yang harus turun ke bawah, melalui Ranting-Ranting dan MWCNU,” tambahnya.

Kartanu itu tidak sekadar menunjukkan identitas warga NU di negeri rantau, namun didesain multi fungsi. Yaitu bisa dipergunakan untuk menarik tunai uang (ATM), dan transaksi lainnya di perbankan, misalnya menabung dan transfer uang untuk keluarga di tanah air. Selain itu, dengan warga NU bisa membayar infaq, sedekah dan sebagainya dengan fasilitas Kartanu  yang terintegtasi dengan mobile banking tersebut.

“Jadi betul-betul multi fungsi. Makanya persyaratannya untuk memiliki Kartanu adalah mereka harus punya rekening di bank yang kami tunjuk,” terangnya.

Ali menayatakan bangga dengan TKI yang walauupun berada negeri nun jauh dari ibu pertiwi, tapi ghirah ke-NU-anya tak pernah luntur. Mereka tetap semangat untuk menghidupkan tradisi layaknya di tanah air, misalnya yasinan, tahlilan dan sebagainya.

“Meski yasinan dan tahlinan bukan sesuatu yang luar bisa, tapi itulah identitas amalan yang  menanandai bahwa mereka adalah nahdliyin. Dengan begitu, maka secara tidak langsung itu merupakan benteng agar mereka tidak mudah terpapar oleh paham lain yang kerap bertentangan dengan NU dan Indonesia,” urainya. (Aryudi AR)