Wagub Jabar: "Pemerintah Pusat Harus Jelaskan Alokasi Dana untuk KPUD
Senin, 21 Juli 2003 | 17:08 WIB
Bandung, NU.Online
Wakil Gubernur Jabar, Nu’man Abdul Hakim, mendesak pemerintah pusat agar secepatnya dapat menjelaskan alokasi pembiayaan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pemerintah, dikatakannya, harusnya dapat merinci porsi yang diberikan dari APBN, sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah mengalokasikan pembiyaan yang diambil dari APBD.
Hal ini menyikapi keluhan KPU Jabar, yang mengeluhkan pendanaan yang sangat minim. Menurut Nu’man, yang juga kakak kandung Ketua NU Jabar, Sofyan Yahya, Pemda Jabar menjadi kebingungan untuk dapat menganggarkan dana bagi KPUD.
<>Seharusnya KPU yang merupakan lembaga independen dari pusat, dana dari APBN-nya harus jelas, sehingga pembagian dana APBN dan APBD menjadi singkron dan tidak dikesani, adanya KPUD merupakan tunggangan yang harus dibiayai daerah,” tegas Nu’man, mantan Pengurus LKK NU Jabar.
Meskipun demikian, Nu’man berjanji siap membantu KPUD hingga 50 milyar, termasuk fasilitas mobil, gedung dan jaringan komputer. Seperti diberitakan NU Online sebelumnya (KPU Jabar Keluhkan Pendanaan yang Minin, 19 Juli), KPU Jabar, hingga saat ini telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 1.307.000.000 yang diperoleh satu milyar dari APBD Jabar dan 307 Juta dari pemerintah pusat. (ZSR/Kd-JB)