Cirebon, NU Online
Ulama dan santri Ponpes Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, masih menunggu jawaban Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto atas pengajuan pengalihan ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa) yang rencananya akan membelah area pengembangan dan pemakaman komplek Pesantren Babakan Ciwaringin.
"Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban baik dari Menteri PU maupun pengembang atas pengajuan pemindahan ruas jalan tol Cikapa ke wilayah Utara Komplek pesantren," kata salah satu sesepuh Ponpes Ciwaringin KH Zamzami, saat menerima kunjungan Kapolres Cirebon AKBP Syamsul bahri, dan Dandim Kabupaten Cirebon Letkol Ngadiono, di pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Jumat.
<>Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi untuk bisa bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, namun hingga saat ini belum ada jabawan dari Departemen PU.
"Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jabar rupanya tidak serius dalam menindaklanjuti aspirasi dan perjuangan kami dalam mempertahankan aset pendidikan yang sudah ratusan tahun lahir di Kabupaten Cirebon ini," katanya.
Menurut Zamzami, ulama, santri, dan warga setempat akan tetap mempertahankan aset mereka, sekalipun, pemerintah dan pengembang tetap memaksakan pembanguan tol Cikapa sesuai rencana semula.
"Kami akan melakukan perlawanan. Namun, agar pembangunan bisa jalan dengan lancar seyogyanya pemerintah dapat mempertimbagkan aspirasi kami," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Cirebon dan Dandim Sumber meninjau langsung lokasi rencana pembanguan jalan tol yang ditentang pihak pesantren. Lokasi yang dikunjungi termasuk juga area pemakaman pesantren yang akan menjadi korban pembangunan proyek tersebut.
Kapolres Cirebon menegaskan pihaknya akan memberikan masukan kepada Muspida Kabupaten Cirebon agar aspirasi ulama, dan santri Babakan Ciwaringin dipertimbangkan kembali.
"Jika aspirasi ulama, santri dan warga tersebut tidak diindahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembangunan nantinya," katanya.
Sebelumnya kepada wartawan akhir September 2007 lalu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang ditemui ketika berkunjung ke Linggarjati mengatakan, pihaknya tidak keberatan untuk memindahkan jalur Tol Cikampek Palimanan untuk menghindari area pengembangan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, sebagaimana tuntutan santri, ulama dan pemilik sejumlah pondok pesantren.
"Jika mereka menolak maka kita akan Relinement atau (memindahkan jalur, red.) karena kita tidak ingin merugikan tempat pendidikan. Tetapi betukah penolakan itu atau ada dibekangnya orang -orang yang ingin mengambil keuntungan," katanya yang ditemui usai menyerahkan bantuan penanggulangan krisis air bersih bagi 18 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Djoko juga berjanji akan mengadakan musyawarah dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat pesantren yang merasa dirugikan. "Apapun yang diputuskan pada pertemuan itu, maka itu yang akan dikerjakan," katanya.
Namun, menurut Djoko, sebenarnya jalan itu hanya melintasi karena nanti akan dibuat terowongan yang tetap akan menyatukan dua wilayah terpisah itu, tetapi kalaupun rencana itu tetap ditolak maka pihaknya akan memindahkan jalur itu.
Sementara Arif Rahman, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, apirasi masyarakat itu sangat logis karena tidak ingin komunitas pesantren terganggu adanya jalan tol tersebut, apalagi pilihan yang ditawarkan juga tidak membebani pengembang.
"Jalur Tol Cikampek-Palimanan yang sudah disepakati tahun 1996 itu berada di utara kawasan Ponpes Ciwaringin dan ternyata tidak banyak menabrak pemukiman penduduk dan lebih banyak tanah pemerintah seperti titisara dan tanah bengkok," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pasca penandatanganan sekitar 10.000 ulama, santri dan warga yang berada di area Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin untuk menolak trace jalan tol Cikapa, Pemerintah Kabupaten Cirebon merespon aspirasi tersebut dengan mengeluarkan surat permohonan peninjauan ulang kepada Menteri PU. (ant/sof)
