Tulungagung, NU Online
Menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) putaran kedua, 20 September mendatang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung melarang dengan keras anggotanya menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu. Pasalnya, PMII merupakan organisasi yang independen terhadap kekuatan politik dalam bentuk apapun.
“PMII memang harus menjunjung tinggi independensinya. PMII sama sekali tidak menghendaki ada anggotanya terlibat dalam tim sukses capres-cawapres. Karena, menjadi tim sukses berarti mencemarkan nama baik organisasi,”tandas Ketua Umum PC PMII Tulungagung, Agus Salim, Selasa (10/8).
<>Hingga saat ini, paparnya, memang belum terbukti ada anggota maupun pengurus PMII Tulungagung masuk menjadi tim sukses. Larangan tersebut sebagai langkah antisipasi agar kemungkinan terburuk tidak terjadi. Sehingga independensi PMII tetap terjaga dengan baik.
Dituturkan Agus, apabila di kemudian hari ditemukan ada anggota atau pengurus PMII menjadi tim sukses capres-cawapres, sebaiknya mundur dari keanggotaan maupun kepengurusan PMII. Hal ini merupakan tuntutan lembaga. Ia berharap seluruh anggota PMII mampu memahami persoalan ini.
“Kalau memang ingin jadi tim sukses, ya harus mundur dulu dari PMII dan tidak menggunakan fasilitas organisasi sekecil apapun bentuknya. Tapi jika tidak mau, kita akan memberikan sanksi tegas, termasuk memberhentikannya dari keanggotaan PMII,” jelas Agus.
Menurutnya, sejak Deklarasi Murnajati dikukuhkan puluhan tahun silam, PMII telah berkomitmen untuk tidak terkooptasi oleh lembaga politik apapun. Sebab, pada dasarnya PMII mempunyai orientasi politik sendiri, sesuai dengan gerakan yang selama ini dibangun. Orientasi politik PMII, kata Agus, tidak diarahkan pada politik kekuasaan, melainkan berada di luar sistem politik yang ada.
Apalagi, lanjutnya, PB PMII dan PKC PMII se-Indonesia dalam sebuah informal meeting di Jakarta beberapa waktu lalu, telah menegaskan untuk bersikap netral dengan tidak terlibat aksi dukung-mendukung dan tolak menolak capres dan cawapres manapun dalam menghadapi Pilpres II. Alasannya, PMII secara organisatoris menempatkan diri sebagai kelompok penekan yang mengambil jarak dengan politik praktis pada Pilpres 2004.
“Kita mendukung sikap itu. Karena seharusnyalah PMII bersikap demikian. Sayangnya, PB PMII agak sedikit terlambat dalam menyikapi fenomena politik yang terjadi. Padahal akan lebih baik jika pernyataan tersebut dilakukan sebelum Pilpres putaran pertama digelar,”tutur Agus. (nas)
