Jember, NU Online
Sektiar 150 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat STAIN Jember, Selasa pagi (10/11) menggelar unjuk rasa di gedung DPD Jember. Unjuk rasa dalam rangka memperingati hari pahlawan itu, diisi dengan sejumlah tuntutan, terutama terkait dengan kasus pertengkaran KPK melawan Polri.
Selain membawa poster yang meminta ketegasan SBY agar segera menyelesaikan perseteruan tersebut, mereka juga menampilkan teatrikal yang dimainkan oleh 10 orang tanpa baju. Bahkan badannya dilumuri lumpur dan kapur.<>
Lima orang wakil mereka akhirnya diterima Komisi A DPRD Jember. Dalam tuntutannya mereka meminta pemerintah memberatnas mafia peradilan yang kian menjamur. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak Presiden SBY harus menindaklanjuti rekomendasi tim-8.
Konsekwensinya, siapa yang salah harus ditindak, walaupun itu jaksa atau polisi. “Intinya kami minta wakil-wakil rakyat yang terhormat ini, menyampaikan aspirasi kami ini, bagaimanapun caranya. Yang penting sampai dan didengar oleh pemerintah pusat,” tukas Farhanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD jember, Jufriadi menyatakan sepaham dengan wakil pengunjuk rasa. Menurut Jufriadi ,kasus tersebut telah menyita banyak energi dan perhatian masyarakat luas, sehingga banyak kasus besar malah terlewatkan. “Kami juga berharap agar kasus itu segera selesai,” ungkapnya. (ary).
Sektiar 150 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat STAIN Jember, Selasa pagi (10/11) menggelar unjuk rasa di gedung DPD Jember. Unjuk rasa dalam rangka memperingati hari pahlawan itu, diisi dengan sejumlah tuntutan, terutama terkait dengan kasus pertengkaran KPK melawan Polri.
Selain membawa poster yang meminta ketegasan SBY agar segera menyelesaikan perseteruan tersebut, mereka juga menampilkan teatrikal yang dimainkan oleh 10 orang tanpa baju. Bahkan badannya dilumuri lumpur dan kapur.<>
Lima orang wakil mereka akhirnya diterima Komisi A DPRD Jember. Dalam tuntutannya mereka meminta pemerintah memberatnas mafia peradilan yang kian menjamur. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak Presiden SBY harus menindaklanjuti rekomendasi tim-8.
Konsekwensinya, siapa yang salah harus ditindak, walaupun itu jaksa atau polisi. “Intinya kami minta wakil-wakil rakyat yang terhormat ini, menyampaikan aspirasi kami ini, bagaimanapun caranya. Yang penting sampai dan didengar oleh pemerintah pusat,” tukas Farhanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD jember, Jufriadi menyatakan sepaham dengan wakil pengunjuk rasa. Menurut Jufriadi ,kasus tersebut telah menyita banyak energi dan perhatian masyarakat luas, sehingga banyak kasus besar malah terlewatkan. “Kami juga berharap agar kasus itu segera selesai,” ungkapnya. (ary).
