Jakarta, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta melakukan Pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif di Jakarta dengan tema "PMII DKI Memantau". <>
PKC PMII DKI Jakarta menyebar kader-kadernya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemungutan sampai perhitungan suara di TPS-TPS di 5 wilayah Jakarta. Seperti disampaikan oleh Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Mulyadin Permana, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilu di TPS-TPS sebagai bagian dari kontribusi PMII mengawal dan mengawasi Pemilu 2014.
"PMII DKI mengajak seluruh kadernya mengawasi proses pemungutan suara di TPS-TPS dalam rangka memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan demokratisasi di Indonesia," kata Mulyadin. "Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini," tambahnya.
Namun berbeda dengan harapan untuk kemajuan demokrasi yang substansial, malah nilai demokrasi dicoreng dengan masih adanya praktik money politic yang dilakukan oleh oknum partai tertentu. Seperti yang dilaporkan oleh salah seorang kader PMII di Cipinang Melayu Jakarta Timur, pada pukul 8 pagi ada serangan fajar yang dilakukan oleh 2 oknum yang mengaku berasal dari salah satu partai peserta pemilu. Hal itu diketahui ketika warga menangkap basah kedua oknum tersebut, dan disidang oleh warga di kantor RW setempat. "Suatu peristiwa yang memalukan, mencoreng nama institusi partai, dan juga merusak proses pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat" tutur Mulyadin.
Selain peristiwa tersebut, Mulyadin menyayangkan masih tingginya angka golput di Jakarta. Seperti misalnya laporan dari TPS 089 Kelurahan Kebun Jeruk Jakarta Barat, dari 493 Jumlah pemilih yang terdaftar (DPT) ada 107 orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Di Jakarta Timur, TPS 044 Kelurahan Pisangan Baru Tengah dari 441 jumlah DPT, hanya 281 orang yang mencoblos, dengan 266 suara sah, dan 15 suara tidak sah. Tidak berbeda dengan kondisi di Jakarta Selatan, TPS 54 Kelurahan Duren Tiga Pancoran Jaksel ada 121 sisa surat suara, 29 suara tidak sah, dengan jumlah DPT 468 orang, dan di TPS 23 ada 134 surat suara yg belum dicoblos dan 24 suara yang tidak sah. Jumlah golput lebih besar lagi di Jakarta Utara, misalnya di TPS 49 Sunter Jaya, ada 185 orang golput dari 457 jumlah DPT, dan di TPS 44 ada 149 orang golput dan 10 suara tidak sah dari 475 DPT.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan ketika demokrasi mengharapkan partispasi politik masyarakat, mungkin masyarakat belum begitu percaya dengan partai politik yang ada saat ini," kata Mulyadin.
Faktanya partispasi politik masyarakat di luar Jakarta pun masih sangat rendah meramaikan pesta demokrasi, misalnya di Depok dan Kabupaten Subang Jawa Barat. Menurut kader PMII Jakarta asal Cimanggis Depok, angka golput masih di kisaran 30 persen di Depok. Misalnya di salah satu TPS di Cimanggis, masih ada 95 orang golput dari 313 DPT.
Lebih parah lagi di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, menurut kader PMII yang berdomisili di sana, masyarakat hanya mencoblos calon anggota DPRD Kabupaten saja, kertas suara DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI bahkan tidak dibuka sama sekali di hampir seluruh TPS di satu Kecamatan tersebut. Menurut Mulyadin masih rendahnya partisipasi masyarakat di Pemilu 2014 menunjukkan kinerja KPU belum maksimal. Selain partisipasi aktif masyarakat masih rendah, teknis penyelenggaraan pemilu pun masih banyak kekurangan, seperti yang masih terjadi di Jakarta, yaitu money politic, masih ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan pemilihan, daftar DPT tidak ditempel di TPS, dan ketidakmerataan informasi mengenai mekanisme bagi pemilih yang ingin pindah TPS. "Masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam pemilu legislatif saat ini merupakan buah dari masih belum maksimalnya kinerja KPU" imbuh Mulyadin.
Selain menyoroti kinerja KPU, PMII DKI juga mengharapkan peran aktif Bawaslu DKI Jakarta untuk memastikan kertas suara yang tidak dicoblos di TPS tidak disalahgunakan oleh oknum penyelenggara pemilu. "Kami meminta khusus kepada Bawaslu DKI untuk memonitor kertas suara golput tidak digunakan oleh oknum nakal untuk menambah suara partai atau caleg tertentu," tegas Mulyadin. (Red:Anam)
