Surabaya, NU Online
Saling tebar ancaman bagi kader partai yang mbalelo terhadap dukungan plpres terus mengalir. Setelah PKNU (pendukung JK-Win) yang berencana memecat Fathorrasjid karena mendukung SBY-Boediono, kali ini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini akan memberikan sanksi jika ada kadernya yang tidak mendukung pasangan SBY-Boediono.<>
"Kami akan beri sanksi tegas jika memberikan dukungan pada calon lain. Sikap DPW PKB Jatim sudah jelas mendukung pasangan SBY-Boediono," tegas Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim, KH Aziz Mansyur saat dihubungi Rabu (27/5).
Secara organisasi, menurutnya, sikap PKB sudah tegas pada pasangan SBY-Boediono. Bahkan, sejumlah cabang sudah mengetahui sikap DPW itu. Termasuk, cabang-cabang yang mencoba mbalelo yang terjadi pada pilgub Jatim lalu, seperti DPC-DPC di Madura.
"Tapi, PKB masih membuka ruang demokrasi bagi pengurus DPC PKB. PKB memberikan kebebasan untuk memberikan dukungan pada calon lain. Hanya dukungan itu harus dilakukan atas nama pribadi tanpa membawa embel-embel PKB," ujarnya.
Bagi pengurus PKB yang memberikan dukungan pada capres lain, lanjutnya, juga harus menyertakan alasan yang cukup jelas dan bisa diterima PKB. Namun jika prasyarat ini tak mampu dipenuhi PKB tetap akan memberikan peringatan.
"Partai memang mempunyai pilihan, tapi perorangan saja ya silahkan. Jangan sampai membawa nama institusi. Sebab, sikap partai sudah jelas mendukung SBY," tutur pengasuh Ponpes Tarrbiyatunnasyiin, Diwek, Pacul Gowang, Jombang ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nahrawi juga sependapat dengan kiai Aziz Mansyur. Pihaknya bakal melakukan evaluasi jika ada kader atau DPC PKB yang mendukung capres selain SBY. Evaluasi dilakukan sejauh mana keterlibatnnya.
"Kita melakukan evaluasi terhadap aksi dukung mendukung itu. Kita evaluasi total sejauh mana keterlibatannya dalam mendukung capres lain. Sebab, semuanya harus seperti yang diusung oleh PKB," jelasnya. (beritajatim.com)
Saling tebar ancaman bagi kader partai yang mbalelo terhadap dukungan plpres terus mengalir. Setelah PKNU (pendukung JK-Win) yang berencana memecat Fathorrasjid karena mendukung SBY-Boediono, kali ini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini akan memberikan sanksi jika ada kadernya yang tidak mendukung pasangan SBY-Boediono.<>
"Kami akan beri sanksi tegas jika memberikan dukungan pada calon lain. Sikap DPW PKB Jatim sudah jelas mendukung pasangan SBY-Boediono," tegas Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim, KH Aziz Mansyur saat dihubungi Rabu (27/5).
Secara organisasi, menurutnya, sikap PKB sudah tegas pada pasangan SBY-Boediono. Bahkan, sejumlah cabang sudah mengetahui sikap DPW itu. Termasuk, cabang-cabang yang mencoba mbalelo yang terjadi pada pilgub Jatim lalu, seperti DPC-DPC di Madura.
"Tapi, PKB masih membuka ruang demokrasi bagi pengurus DPC PKB. PKB memberikan kebebasan untuk memberikan dukungan pada calon lain. Hanya dukungan itu harus dilakukan atas nama pribadi tanpa membawa embel-embel PKB," ujarnya.
Bagi pengurus PKB yang memberikan dukungan pada capres lain, lanjutnya, juga harus menyertakan alasan yang cukup jelas dan bisa diterima PKB. Namun jika prasyarat ini tak mampu dipenuhi PKB tetap akan memberikan peringatan.
"Partai memang mempunyai pilihan, tapi perorangan saja ya silahkan. Jangan sampai membawa nama institusi. Sebab, sikap partai sudah jelas mendukung SBY," tutur pengasuh Ponpes Tarrbiyatunnasyiin, Diwek, Pacul Gowang, Jombang ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nahrawi juga sependapat dengan kiai Aziz Mansyur. Pihaknya bakal melakukan evaluasi jika ada kader atau DPC PKB yang mendukung capres selain SBY. Evaluasi dilakukan sejauh mana keterlibatnnya.
"Kita melakukan evaluasi terhadap aksi dukung mendukung itu. Kita evaluasi total sejauh mana keterlibatannya dalam mendukung capres lain. Sebab, semuanya harus seperti yang diusung oleh PKB," jelasnya. (beritajatim.com)
