Daerah

Pendidikan Keagamaan Prioritas

Senin, 9 Agustus 2004 | 07:00 WIB

Banjarmasin, NU Online
Sektor pendidikan keagamaan menjadi salah satu prioritas yang ditangani Departemen Agama pada tahun 2005, hal itu terutama berkaitan dengan peningkatan rencana anggaran pembangunan dan rutin Depag sekitar Rp6,7 triliun.

Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama, Drs.H.Zainal Abidin Syam, SE, MM, seperti ditulis ANTARA, ketika berada di Banjarmasin, Senin mengatakan, selain sektor pendidikan keagamaan, terdapat dua sektor baru yang berdiri sendiri, yakni sektor kerukunan beragama dan pendidikan-latihan (Diklat).

<>

Ketika berbicara pada Konsultasi Perencanaan Program dan Expose Perencanaan Program Depag Kalsel 2005, Zainal mengatakan, secara khusus anggaran pembangunan Depag mencapai Rp3,1 triliun atau naik sekitar Rp852 miliar dari tahun 2004.

Sedangkan anggaran rutin diperkirakan sebesar Rp3,6 triliun, sehingga secara keseluruhan anggaran Depag 2005 berada pada urutan kelima dibawah Depdiknas, Kimpraswil, Kesehatan dan Dephankam. Menurut dia, khusus program pembangunan lebih diarahkan pada sektor pendidikan keagamaan, yang menyangkut soal gedung serta kelengkapan sarana/prasarana pendidikan seperti komputer dan laboratorium. "Kedepan kita tidak ingin lagi ada IAIN, madrasah atau tsanawiyah yang kumuh, sehingga terkesan tidak layak sebagai tempat pendidikan berbasis agama," katanya.

Seperti IAIN Antasari Banjarmasin, disampaikan tahun 2005 bakal memperoleh anggaran pembangunan sebesar Rp7 miliar atau naik dibanding tahun ini hanya sekitar Rp5 miliar. Dengan makin kondusifnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, diharapkan Depag memberi kontribusi cukup besar terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Indonesia.

Menyinggung perencanaan kedepan, dikatakan di masa transisi sekarang ini semua unit kerja akan membuat rencana strategis lima tahunan yang kemudian dihimpun dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL). Setelah semua RKKL dihimpun maka dibentuk dalam satu perencanaan, yakni Rencana Kerja Pemerintah dan akhirnya menjadi Rencana Kerja Anggaran.

Menurut Zainal, beberapa tahun mendatang pola anggaran tidak lagi menganut secara ketat pemisahan antara anggaran pembangunan dan rutin, namun akan lebih terpadu berbasis kinerja. Hal itu dijalankan dalam rangka mengejar efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan anggaran. "Nanti setiap pengeluaran anggaran akan dihitung berapa besar output, outcome dan benefit, misalnya pengeluaran dana untuk pendidikan madrasah outputnya menghasilkan 10 ruang belajar, outcomenya siswa bertambah dan benefitnya anak usia sekolah makin banyak yang sekolah," katanya.

Konsultasi Perencanaan Program dan Expose Perencanaan Program Terpadu yang dihadiri Tim Biro Perencanaan Depag itu, berlangsung sehari dibuka oleh Kakanwil Depag Kalsel, Dr.H.Artani Hasbi. (cih)


Terkait