Kota Banjar, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjar, Jawa Barat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengadakan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Kegiatan dilangsungkan di Kantor PCNU Kota Banjar, Senin (9/4). Acara tersebut dihadiri PCNU beserta badan otonom yang ada.
Ketua PCNU Kota Banjar KH Lili Hasanuddin dalam sambutannya mengharapkan tidak ada lagi nahdliyin yang kurang paham dalam hal Pilkada. “Sehingga dengan diadakannya acara sosialisasi Pilkada serentak ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menerima pemaparan materi dari KPU,” katanya.
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Banjar, Supriyanto yang menyampaikan bahwa sebagai kader NU harus memberikan kontribusi yang positif. Terutama dalam menyikapi Pilkada yang akan segera berlangsung. "Harus mengetahui peraturan dalam proses pilkada, supaya tahu mana yang benar dan salah," katanya.
Sedangkan Komisioner KPU Kota Banjar, Sopyan dalam pemaparannya menjelaskan asejumlah persyaratan untuk bisa menggunakan hak suara.
“KPU mengharapkan semua dapat mengetahui waktu pencoblosan. Sehingga ketika waktu pemilihan tiba dapat menggunakan hak suaranya dengan baik,” jelasnya. Selain itu disampaikan juga bahwasannya Pilkada akan berlangsung pada 27 Juni 2018.
Dalam penjelasannya, masyarakat harus menjadi pemilih cerdas. Jangan sampai terpengaruh oleh pasangan calon, sehingga lupa akan tujuan dari diadakannya Pilkada tersebut. "Karenanya para pemilih harus cerdas," urainya.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan juga peran NU dalam politik di Indonesia. “NU dapat menjadi garda terdepan dan pilar negara. Karena peran dari para kiai NU dan seluruh nahdliyin sangat diharapkan terutama dalam hal suksesi pilkada yang akan berlangsung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Tim Asistensi Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjar, Mohammad Wahab Hasbulloh menjelaskan terkait regulasi Pilkada. Karena tugas dari Panwaslu adalah melakukan pengawasan seluruh aktifitas dalam Pilkada kali ini.
Wahab mengingatkan terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral. Karena apabila terbukti memihak salah satu calon, dan diketahui pihak Bawaslu dapat diancam pidana. "Jangan sampai ASN tidak netral," katanya memberi peringatan.
Wahab juga menyampaikan bahwa Panwaslu memiliki pojok pengawasan. Apabila masyarakat ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait regulasi Pilkada dapat mendatangi tempat tersebut. Karena pada tahun ini apabila diketahui ada politik uang akan segera ditindak. "Yang memberi dan yang diberi akan ditindak," ungkapnya. (Wahyu Akanam/Ibnu Nawawi)
