Jember, NU Online
Kabar gembira bagi lembaga pendidikan formal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berinduk kepada Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat membuka pintu bagi dikucurkannya bantuan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kemenag Jember Rosyadi Badar kepada NU Online di kantornya belum lama ini. Menurutnya, Pemkab Jember telah berkomunikasi dengan dirinya terkait rencana bantuan tersebut.

Rosyadi mengatakan, pihaknya diminta masukan seputar payung hukum yang memungkinkan dibolehkannya pengalokasian dana untuk lembaga pendidikan formal di lingkungan Kemenag seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. “Bupati butuh payung hukum untuk memberi bantuan agar kelak tidak terjadi persoalan hukum. Dan itu sudah saya usahakan,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Rosyadi, lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kemenag tak pernah mencicipi rasanya bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jember. Sekian  kali diupayakan, namun tak pernah  berhasil. Alasannya, karena lembaga-lembaga di bawah Kemenag masih berstatus otonom. Bukan di bawah naungan Diknas Kabupaten Jember.

“Kalau itu alasanya, saya kira kurang tepat. Betul, lembaganya masih otonom, tapi yang mengelola, yang sekolah, bahkan gedung sekolah itu sendiri berada di wilayah Jember, yang diwajibkan membayar pajak untuk PAD Jember. Lalu apa bedanya dengan sekolah di bawah Diknas,” ujarnya.

Kabar baik tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Jember Suroto Bawani. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah maju dari Pemkab Jember. Ia mengakui bahwa lembaga formal di bawah Kemenag memang mendapat Biaya Operasional Sekolah (BOS), namun pencairannya tersendat-sendat. Begitu juga dengan honor sertifikasi guru di bawah Kemenag, bahkan pencairannya tertunda sampai berbulan-bulan.

“Kalau yang (lembaga pendidikan) negeri masih mendingan, mereka dapat gaji dari pemerintah. Tapi yang swasta, baik gurunya maupun lembaganya, sungguh memprihatinkan. Padahal, mereka juga berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi tolong diperhatikan,” ungkapnya (Aryudi A. Razaq/Mahbib)