Bandar Lampung, NU Online
Saat bergabung dan menyampaikan orasi pada Rapat Akbar Tolak Full Day School (FDS), Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan bahwa kebijakan Menteri Pendidikan tentang FDS tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.
"Kebijakan FDS yang dikeluarkan menteri tidak pro rakyat," tegasnya di depan puluhan ribu warga Lampung yang memenuhi lapangan Korpri kantor Gubernuran Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (29/8).
Kebijakan FDS, lanjutnya, merupakan upaya menggeser kultur dan budaya di Indonesia yang sudah ratusan tahun dibentuk dan diwariskan oleh para ulama dan pendiri bangsa Indonesia. Pesantren dan madrasah diniyyah yang sudah hadir dan nyata-nyata memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia akan tergeser dengan kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh berbagai upaya pembatalan kebijakan tersebut. Salah satu upaya mendukung pembatalan kebijakan FDS ini adalah dengan melayangkan surat tertulis kepada pihak-pihak yang terkait.
Sementara itu Ketua PWNU Provinsi Lampung KH Sholeh Bajuri mengingatkan, jika kebijakan FDS tetap dilaksanakan, maka paham-paham radikal akan semakin subur tumbuh di lembaga pendidikan formal. Ini tentunya akan merusak para generasi muda yang pada akhirnya akan mengancam kesatuan NKRI.
Pada Rapat Akbar tersebut juga disampaikan berbagai pandangan tentang bahayanya kebijakan FDS di antaranya dari Ketua Lembaga dan Banom PWNU Lampung.
Selain orasi, dalam Rapat Akbar tersebut juga dilakukan istighotsah dan doa untuk keselamatan bangsa serta kokohnya NKRI. (Muhammad Faizin/Abdullah Alawi)
