Pekalongan, NU Online
Perencanaan pembangunan yang tidak didukung partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat termasuk dari jamaah tariqah, tidak akan bisa berjalan efektif dan optimal.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf ahlinya Drs. Mahfudz di hadapan peserta halaqah Jamiyyah Ahlit Tariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah Jawa Tengah di Ponpes Al Utsmani Gejlik Kajen Kabupaten Pekalongan Sabtu malam kemarin.
<>Gubernur mengatakan, untuk memantapkan fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kerukunan ummat beragama, pemerintah Jawa Tengah telah membuat program peningkatan pelayanan ritual melalui peningkatan kualitas pelayanan haji serta fasilitasi kegiatan ritual keagamaan dan peningkatan pembinaan pendidikan agama.
Gubernur berharap, di samping kegiatan halaqah ini hendaknya dapat menyusun langkah-langkah strategis membudayakan pemasyarakatan perilaku agamis beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat luas. Para ulama diharapkan dapat menerapkan fatwa empirik yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kesolehan diri sangat berdaya guna bagi kemaslahatan seluruh ummat.
Selain Gubernur, Pangdam IV/Diponegoro dengan makalahnya ”Pandangan TNI terhadap jamiyyah tariqah dalam menjaga keutuhan NKRI” dan Kapolda Jawa Tengah menyampaikan paparan tentang “Polri sebagai mitra masyarakat dalam menegakkan hukum” juga menjadi nara sumber pada acara halaqah masing-masing diwakili oleh Danrem Wijaya Kusuma dan Kapolwil Pekalongan.
Pangdam IV/Diponegoro dalam makalahnya menyoroti pentingnya menjaga kelangsungan keutuhan bangsa ini dengan landasan moralitas kebersamaan, kemanunggalan serta etika persatuan dan kesatuan. Dirinya menganggap, ketiga hal ini merupakan modal utama dalam menjaga kelangsungan bangsa ini.
Sementara itu Kapolda Jawa Tengah lebih banyak menyajikan strategi perpolisian masyarakat. Dikatakan, perpolisian masyarakat diyakini merupakan salah satu cara efektif karena polmas pada hakekatnya mengacu pada dua hal yaitu membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah bersama-sama masyarakat.
Menurut Kapolda, perpolisian masyarakat sangat menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polmas dan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Meski sebelum acara berlangsung sekitar lokasi sempat diguyur hujan, namun tak menyurutkan langkah peserta halaqah yang diikuti oleh 1500 utusan Idaroh Syu’biyah (pengurus cabang) Tariqah An Nahdliyyah se Jawa Tengah, tamu undangan dan masyarakat Pekalongan untuk mengikuti acara halaqah yang dipandu oleh Prof. DR. Mujahirin Tohir Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah.
Hadir sebagai undangan selain Bupati Pekalongan berserta suami, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Pekalongan, Dandim 0733, Kapolres, anggota dewan dan Rais Am Idaroh Aliyah Jamiyyah Ahlit Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya yang juga menjadi salah satu nara sumber pada acara halaqah. (muiz)
