Ahad, 23 November 2014
Language :
Find us on:
Nasional 
PERSIAPAN MUNAS-KONBES 2012
Rais Aam Instruksikan Kaji Batas Ketaatan pada Pemerintah
Selasa, 03/04/2012 12:39
Rais Aam Instruksikan Kaji Batas Ketaatan pada Pemerintah

Jakarta, NU Online
Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU 2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah. Hal ini terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

Instruksi Rais Aam ini disampaikan oleh panitia komisi Bahtsul Masail Diniyah dalam rapat gabungan panitia pusat dan daerah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) 2012 di Cirebon. Rapat panitia diadakan di kantor PBNU, Jakarta, Senin (2/4).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan Aisyah Mohtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, terkait uji materi UU Perkawinan 1974 mengenai status hukum anak luar nikah. Materi yang digugat antara lain Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Putusan MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Ditambahkan pula bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ala bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

KH Sahal Mahfudh menginstruksikan Munas NU membahas apakah keputusan pemerintah, dalam hal ini MK tersebut masih pantas untuk ditaati. “Ini karena keputusan MK dinilai bertentangan dengan Islam,” kata Sarmidi Husna membacakan rancangan masail diniyyah maudluiyyah dan qonuniyyah yang akan dibahas dalam Munas NU di Cirebon.

Ditambahkan, keputusan MK berbeda dengan ketentuan fikih (hukum Islam) yang menyatakan bahwa anak luar nikah atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Hal ini terkait dengan ketentuan Islam mengenai larangan adanya perzianahan, sementara Keputusan MK dinilai akan berimplikasi melegalkan perzinahan.

Hal lain yang akan dibahas dalam Munas adalah mengenai konsep ‘amar ma’ruf nahi munkar’. Ini terkait dengan tindakan pengrusakan beberapa kelompok umat Islam dengan alasan melakukan tindakan ‘nahi munkar’. Tema lain yang akan dibahas dalam Munas adalah ketentuan fikih mengenai perampasan atas aset koruptor.


Penulis: A. Khoirul Anam

Komentar(5 komentar)
Sabtu, 18/08/2012 23:21
Nama: Abdurrahman Chudlori
Fiqih juga produk akal manusia
Setahu pemahaman saya, pandangan MK bukan melegalkan perzinahan, melainkan penghargaan akan perkembangan pengetahuan akan fakta ada hubungan darah antara anak dan bapak. Soal tuduhan melegalkan perzinahan merupakan sikap suudzon berlebihan, itu kan tergantung niatnya. Apalagi kita tau integritas Mahfudz MD itu siapa?. Kalau Kyai Sahal memerintah kaji batas ketaatan pada pemerintah, itu semata sikap orang tua yg harus hati-hati menerapkan suatu hukum.
Senin, 14/05/2012 07:38
Nama: Talita
Batasan untuk putusan MK tentang anak
Di Indonesia ini ada 2 hukum yaitu hukum agama (Islam) dan hukum legal formal yg dipakai MK, dr 2 hukum yg berlaku ini, baik MK maupun NU hrs mencari jalan tengah demi kebaikan, perbedaan antara nasab dng hkm keperdataan sebenarnya sdh jelas, permasalahan disini hanyalah semata2 ketakutan belaka apabila terbukti itu anaknya bisa dituntut pertanggung jawabannya, ini bkn melegalkan perzinahan tp justru memperingatkan laki2 agar berhati2 tdk berbuat zina, selingkuh krn ada tuntutan hkm bila terbukti bhw itu anaknya, otomatis nama baik keluarga akan tercoreng bila kasus tsb mencuat ke publik, ada atau tdk hkm perdata ttg anak, perlu diketahui bhw di masyarakat kita perzinahan, perselingkuhan tnp nikah sdh ada di berbagai kalangan, dr pejabat, (maaf) kyai, masyarakat, jd dng 2 hukum tersebut kita itu istilahnya mengatur, mengembalikan menjadi masyarakat yg lebih bermoral dan waras dan mengerti mana baik, buruk, hak dan kewajiban, dan kita lbh bisa menghargai laki2 yg menikah lg scr agama :)
Kamis, 03/05/2012 08:19
Nama: Anonim
sedikit komentar
Mendukung apa yang disampaikan Rais Aam. Hukum Alloh tidak bisa disandingkan dengan hukum manusia (hukum positif negeri ini). Harusnya, hukum Islam secara kafah yang dijadikan hukum positif. Negeri ini memang sekuler, jadi akan menjadikan hukum Islam dikompromikan dengan hukum sekuler. Akan mau dibawa ke mana negeri ini..
Kamis, 05/04/2012 11:47
Nama: Didim
Tanggapan atas instruksi Rais Am
Menurut saya perlu dipahami perbedaan sudut pandang NU dg MK (itupun jika isi berita ini benar). Sudut pandang yg dipakai NU adalah hukum ISlam. sementara MK legal-formal, ukurannya keselarasan tata perundangan dg Konstitusi. Mestinya perbedaan ini bisa disinkronkan, krn ada ruang dialektika hukum Islam dg hukum positif. Sbg cth ada KHI tuh....
Rabu, 04/04/2012 22:04
Nama: subkhan ridlo
menolak keputusan MK
keputusan MK dapat digolongkan menjadi permasalahan Fiqih kontemporer, kalau uji gen untuk menentukan nasab anak hasil perzinaan itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum agama Islam, tapi kalau untuk memastikan nasab anak yang orang tuanya telah nikah di bawah tangan atau untuk memastikan anak yang telah lama hilang apakah benar2 anaknya atau bukan maka itu boleh-boleh saja. ingat dahulukan al-quran dan hadis sebelum ke hukum akal karena akan menjadi sekuler.
Space Iklan
625 x 100 Pixel
Space Iklan
305 x 140 Pixel
Buletin Jumat
Kamis, 10/04/2014 16:06
Edisi 118: Jum'at II April 2014
Pada Edisi 118 ini, tim redaksi buletin Nahdlatul Ulama menurunkan tema tentang tawadhu. Yaitu sifat rendah diri yang sekarang makin langka di...
Agenda
PrefNovember 2014Next
MngSenSelRabKamJumSab
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
:::: Simak berbagai info NU Online melalui twitter. Follow @nu_online :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi@nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky@nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::